“Kesimpulannya berkaitan dengan pemberian TPP bagi guru berdasarkan hasil konsultasi ke Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, kemudian ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan ke BPKAD Provinsi Jawa Barat bahwa secara regulasi tidak ada hambatan untuk tidak diberikannya TP tersebut kepada para guru ASN bersertifikasi di Kota Banjar. Hanya tinggal kebijakan kepala daerah terkait kemampuan keuangan, apakah akan dianggarkan lagi atau tetap dihapuskan,” kata Anggota Komisi III DPRD Banjar Gun Gun Gunawan Abdul Jawad, Minggu (6/3/2022).
Komisi III DPRD Banjar juga mendorong Pemerintah Kota Banjar mengembalikan TPP guru seperti semula dengan anggaran yang ada. Kesimpulan lainnya yakni berkaitan dengan PPPK Kota Banjar. Diharapkan kuota PPPK Kota Banjar untuk guru bisa diserap maksimal pada Tahun 2022 dan tidak mengganggu terhadap anggaran TPP guru.
“Komisi III merekomendasikan agar Badan Anggaran DPRD dapat melaksanakan rapat kerja dengan TAPD dengan melibatkan anggota Komisi III DPRD Kota Banjar yang masuk di Alat Kelengkapan Badan Anggaran DPRD untuk membahas anggaran terkait TPP guru, sehingga ada kejelasan dari hasil rapat internal Komisi III DPRD Kota Banjar dan rekomendasi terkait TPP guru ini,” kata Gun Gun. (cep)