TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kontestasi politik Pilkada Kota Tasikmalaya tidak lepas dari kerawanan konflik. Hal ini menjadi tanggung jawab kepolisian untuk menjaga situasi di masyarakat tetap kondusif, khususnya selama tahapan Pilkada berjalan,
Dari beberapa pernyataan tokoh termasuk pemerintah, kerawanan di Pilkada lebih tinggi dibanding dengan Pilpres dan Pileg. Hal ini karena dukungan emosional simpatisan dengan kandidat lebih kuat sehingga gesekan sangat rentan terjadi.
Seperti halnya diungkapkan Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Tasikmalaya Dr Ade Zaenul MAg berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang baru. Menurutnya, dinamika politik efek dari putusan tersebut harus bisa dideteksi karena rawan menimbulkan konflik. “Apalagi kalau terjadi banyak pasangan calon, kerawanan gesekannya lumayan tinggi,” tuturnya kepada Radar, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga:24 TKP dalam 8 Bulan, Aksi Kejahatan Modus Proyek Fiktif di TasikmalayaAda Pengumuman dari PKS! Ivan Dicksan-Dede Muharam Resmi Berpasangan di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024
Maka dari itu penyelenggara dan aparat pengamanan perlu bekerja ekstra guna mengantisipasi kerawanan tersebut. Sehingga semua tahapan Pilkada Kota Tasikmalaya bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa gejolak menonjol di masyarakat. “Harus dipetakan supaya tetap kondusif,” katanya.
Sejurus dengan itu, Polres Tasikmalaya Kota sudah melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja di Terminal Tipe A Indihiang pada Selasa Pagi (20/8/2024). Apel tersebut sebagai persiapan untuk pengamanan Pilkada 2024 .
Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono menerangkan dalam upaya pengamanan pihaknya berkolaborasi dengan unsur TNI dan juga pemerintah. Sejauh ini pihaknya sudah siap untuk melakukan pengamanan Pilkada 2024. “Minggu lalu sudah dilakukan rapat koordinasi, mulai besok operasi mantap praja mulai dilaksanakan,” katanya.
Wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota sendiri melibatkan juga sebagian kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga pihaknya harus melakukan koordinasi dengan dua pemerintah daerah sekaligus di Pilkada yang dilakukan secara serentak ini. “Makanya apel ini dihadiri juga oleh perwakilan dua pemerintahan,” ujarnya.
Disinggung soal potensi konflik, pihaknya akan melakukan identifikasi atas persoalan-persoalan yang muncul. Sehingga konflik bisa diatasi sebelum menjadi gesekan yang lebih besar. ”Tentunya kami akan melakukan pemetaan konflik, mengidentifikasi masalah untuk menekan potensi gangguan tersebut,” katanya.