RADARTASIK.ID — Berdasarkan data tahun 2022, Kota Tasikmalaya menjadi daerah termiskin ke-3 di Jawa Barat pada tahun itu. Tahun ini kira-kira bakal dapat ranking berapa ya?
Jumlah warga miskin Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 pada portal Open Data Kota Tasikmalaya tercatat 87,13 ribu jiwa. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka itu memang menurun sebesar 0,41 persen dari 89,64 ribu pada tahun 2021.
Angka tersebut menempatkan Kota Tasikmalaya pada peringkat ke-3 daerah termiskin di Provinsi Jawa Barat, setelah Indramayu dan Kabupaten Kuningan.
Baca Juga:Performa Trio Indonesian Idol: Babeh, Mamih, dan Si Bungsu, Sukses Bius Penonton Ajang Penghargaan Silet Awards 2023Inara Rusli Sabet Penghargaan Silet Awards 2023 untuk 2 Kategori Sekaligus, Sisihkan Fuji An, Natasha Rizki, Hingga Vena Melinda
Meski begitu, jika dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan atau P1, Kota Tasikmalaya masih yang tertinggi di Jawa Barat dengan angka indeks 2,34. Begitu pula dengan tingkat keparahannya atau P2 yang berada pada angka 0,65. Angka itu masih menjadi yang tertinggi di banding kabupaten/kota lain.
Memasuki tahun 2023, Kota Tasikmalaya melakukan pendataan ulang warga miskin dan balita stunting. Baru-baru ini, Pemkot Tasikmalaya juga memperbantukan mahasiswa Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) yang melalukan praktek lapangan di Kota Tasikmalaya untuk melakukan verifikasi data kemiskinan dan stunting melalui aplikasi Kelurahan on Mobile atau Kelom.
“Prinsipnya sekarang sudah ada data. Mulai kategori sangat miskin, miskin, dan rentan miskin. Siapa saja, titiknya dimana, foto rumahnya seperti apa dan variabel lainnya lrwat verifikasi kemarin dari aplikasi Kelom,” papar Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah saat penutupan Praktek Lapangan mahasiswa IPDN di Bale Kota.
Ia mengatakan bahwa hasil verifikasi data mahasiswa IPDN ini akan dipadupadankan dengan data yang sudah ada, sehingga bisa ditentukan data real atau sebenarnya tentang kemiskinan di Kota Tasikmalaya.
“Selanjutnya (data itu) akan di verifikasi kembali dengan BPS (Badan Pusat Statistik) supaya bisa menemukan angka data real dan di treatment berbasis data. Baik itu kebijakan. Kepada siapa dilakukannya semua berdasarkan data,” tandas Cheka.***