”Kalau direksi RSUD saat ini fighter, kemudian bisa melakukan reformasi perbaikan, bukan hanya di dunia di apresiasi oleh masyarakat, tapi juga di akhirat kelak,” lanjutnya.
Pihaknya mendukung seorang pimpinan organisasi tidak bermental tempe. Merealisasikan tanggung jawab dan tugasnya, apalagi bagi seorang pejabat jebolan open bidding. ”Jadi mundur itu bukan menjadi solusi, yang ada malah menambah jelimet masalah. Memang di dinas lain tidak ada masalah? Ya sama, namanya organisasi pemerintahan pasti ada yang harus diperbaiki dan dibenahi,” kata Dede.
Wawanara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara saat dihubungi enggan berkomentar kaitan informasi tersebut. Namun, secara normatif, dalam peraturan tatkala seorang pejabat mengusulkan untuk undur dari jabatan mesti ada proses dan mekanisme.
Baca Juga:Taman Kota Rawan Tangan JahilKorban Keracunan Bertambah
”Kalau secara aturan, usulan seperti itu tidak bisa serta-merta undur begitu saja. Apakah ada persoalan hukum atau ada hal yang mesti ia prioritaskan sehingga tidak bisa mengemban suatu jabatan, misal urusan keluarga sehingga harus pindah ke luar daerah, atau hal urgen lainnya. Itu mesti ada pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu,” ujar Gungun.
Wakil Direktur Umum RSUD dr Soekardjo Sandi Lesmana menyebut sampai saat ini direktur masih mengantor ke rumah sakit. Sementara Direktur RSUD dr Soekardjo H Budi Tirmadi saat dihubungi tidak merespons. (igi)