TAWANG, RADSIK – Isu pengunduran diri Direktur RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya, dr H Budi Tirmadi tersebar. Kondisi tersebut bisa semakin mempersulit upaya pembenahan manajamen dan tata kelola rumah sakit.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam tak menampik adanya informasi pengajuan pengunduran diri dr H Budi Tirmadi. Bahkan, surat pengajuan itu sudah sampai ke Bale Kota. Perkembangan terakhir yang dia dengar, tinggal menunggu pertimbangan dari orang nomor satu di Kota Resik. ”Jika itu benar, kita menyayangkan.

Namun, kalau pun sudah ada usulan kan baru sebatas usulan, diakomodir tidaknya tergantung wali kota,” ujar Dede kepada wartawan, Jumat (3/6/2022).

Dia mengulas perjalanan pengisian direktur rumah sakit melalui serangkaian seleksi ketat. Lelang jabatan yang melibatkan para panelis kompeten di bidang rekrutmen pejabat dan dikurasi dari pelamar terbaik, sehingga dipilih satu figur yang dianggap paling baik.

”Nah, secara etika, sebagai seorang abdi negara tentu menjadi preseden buruk bagi pemkot, termasuk bagi open bidding sendiri. Kalau benar, tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatan. Jangan sampai ini menjadi blunder bagi pemkot,” tuturnya.

Politisi PKS itu menuturkan seorang abdi negara, idealnya bersikap gigih dan tangguh. Berani melaksanakan tugas dan amanat yang sudah diberikan pimpinan terhadapnya. Apalagi, apabila amanat itu diberikan atas keinginan pribadi dengan mendaftarkan diri mengikuti rangkaian seleksi.

”Kan pengabdian, ada risiko ya itu dinamika kehidupan dan pekerjaan. Meski, Kami (Komis IV, Red) sebetulnya sudah memprediksi bahwa secara psikologis tekanan yang dihadapi cukup berat. Tetapi kan, tanggung jawab moral seorang pejabat yang telah mendapatkan perintah dan tugas, seberat apa pun harua dipikul,” katanya memotivasi.

Dede menyebut, kalau seandainya direktur berhasil melakukan reformasi di rumah sakit berpelat merah itu, dampak positif bukan hanya dari publik. Namun dari yang maha kuasa, dia telah berikhtiar melakukan perbaikan suatu organisasi yang vital bagi publik. ”Berapa banyak orang tak mampu yang ia selamatkan, atas upaya reformasi yang dilakukannya,” ujar wakil rakyat yang konsen memelototi RSUD itu.

”Kalau direksi RSUD saat ini fighter, kemudian bisa melakukan reformasi perbaikan, bukan hanya di dunia di apresiasi oleh masyarakat, tapi juga di akhirat kelak,” lanjutnya.

Pihaknya mendukung seorang pimpinan organisasi tidak bermental tempe. Merealisasikan tanggung jawab dan tugasnya, apalagi bagi seorang pejabat jebolan open bidding. ”Jadi mundur itu bukan menjadi solusi, yang ada malah menambah jelimet masalah. Memang di dinas lain tidak ada masalah? Ya sama, namanya organisasi pemerintahan pasti ada yang harus diperbaiki dan dibenahi,” kata Dede.

Wawanara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara saat dihubungi enggan berkomentar kaitan informasi tersebut. Namun, secara normatif, dalam peraturan tatkala seorang pejabat mengusulkan untuk undur dari jabatan mesti ada proses dan mekanisme.

”Kalau secara aturan, usulan seperti itu tidak bisa serta-merta undur begitu saja. Apakah ada persoalan hukum atau ada hal yang mesti ia prioritaskan sehingga tidak bisa mengemban suatu jabatan, misal urusan keluarga sehingga harus pindah ke luar daerah, atau hal urgen lainnya. Itu mesti ada pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu,” ujar Gungun.

Wakil Direktur Umum RSUD dr Soekardjo Sandi Lesmana menyebut sampai saat ini direktur masih mengantor ke rumah sakit. Sementara Direktur RSUD dr Soekardjo H Budi Tirmadi saat dihubungi tidak merespons. (igi)

%d blogger menyukai ini: