Bukan menyetorkan ke petugas UPTD Parkir yang secara berkala keliling menagih setoran. “Gimana, kalau mereka setor langsung, slipnya beri ke kantor. Kalau tak sanggup penuhi target tinggal ganti. Mereka siap-siap saja kok,” tuturnya.
Muslim mengatakan dengan pendekatan digital dan tersistem, optimis bisa meminimalkan risiko kebocoran retribusi parkir.
Kemudian mendisiplinkan para petugas agar lebih profesional, juga akuntabel sehingga potensi yang ada bisa lebih terpetakan. Kalau kebanyakan orang tidak mengundang curiga dan saling menyalahkan. Tapi pendekatan sistem akuntabel dengan pengawasan bersama.
Baca Juga:Soal Penataan Cihideung, Ketua Komisi II DPRD Bilang BeginiBacaleg PAN Kota Tasikmalaya 47% Milenial
“Bisa cek pakai hp kan. Nama petugas siapa, belum setor berapa, tinggal buat aplikasinya.” ungkapnya.
Selama ini dinas masih pola keliling manual petugas UPTD turun berkala menagih.
“Itu sudah ga musim lah. Semua setor langsung aja ke bank. Pajak parkir juga kan sudah begitu, kenapa retribusi parkir tak bisa gitu,” paparnya keheranan.
Menanggapi hal itu, Sekda Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan akan menindkalanjuti rekomendasi LHP BPK terkait temuan pengelolaan retribusi parkir.
“Kita akan lakukan mepembenahan dan inovasi agar hasil retribusi lebih optimal, “ kata dia.
Pihaknya pun sudah menginstruksikan Inspektorat untuk memanggil Dinas Perhubungan untuk memberikan penjelasan atas beberapa poin yang menjadi catatan BPK RI.
Dia berupaya segera menindaklanjuti hasil audit tersebut, agar ke depan tak lagi menjadi catatan rekomendasi.
Baca Juga:Ingat Nih!!! Nomor Urut Bacaleg Bisa Jadi BerubahSimak Nih, Penjelasan PKL Cihideung Sampai Pasang Tenda
“Sudah dipanggil Inspektorat, Supaya dijelaskan terkait hasil audit dari BPK, supaya ditindaklanjuti masing-masing OPD terkait,” harapnya.(*)