“Pun demikian dari Bawaslu, sejauh ini, sangat minim publikasi tentang hasi-hasil pengawasan pada masa tahapan tersebut, apakah tahapan tersebut sudah berjalan baik sesuai regulasi atau tidak,” jelasnya.
Wakil Rektor I Institut Agama Islam Tasikmalaya (IAIT) ini juga menuturkan edukasi kepada masyarakat soal pengawasan partisipatif dalam tahapan coklit juga sepertinya belum dilakukan. Padahal, anggaran penyelenggaraan pilkada Kota Tasikmlaya nilainy cukup besar.
“Peningkatan kualitas demokrasi di Kota Tasikmalaya ini akan lebih baik, jika selain partai politik yang terus melakukan edukasi politik kepada masyarakat, juga dibarengi oleh penyelanggara (KPU dan Bawaslu) melakukan pendidikan pemilih secara optimal optimal,” imbuhnya.(rga/red)