”Saya sebagai Kadin memiliki program ke desa dan dalam waktu dekat ingin ada satu MoU antara Kadin dengan APDESI berkaitan dengan penguatan ekonomi lokal desa,” ujarnya.
Salah satu program yang sudah dilakukan di desa tertinggal di 2020 yaitu program kampung produktif. Komoditas yang dikembangkan cukup beragam. Seperti domba, UMKM, pertanian, dan perikanan.
Selanjutnya memiliki sekolah wirausaha desa untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan kapasitas para pengelola BUMDes yang berkaitan dengan kewirausahaan.
Baca Juga:Jalin Kekompakan dan Unjuk SkillPramuka Cetak Generasi Emas 2045
Selain itu mengembangkan wirausaha baru melalui program magang ke Jepang. Nantinya yang pulang dari Jepang, pulang bawa uang, hadir di desa kembali sebagai pejuang devisa, selanjutnya uangnya digunakan untuk kegiatan produktif ekonomi.
”Dengan demikian IPM kita akan terbantu dan lebih bagus lagi, angka kemiskinan semakin turun dan kesenjangan kaya dan miskin bisa diturunkan, sehingga tagline Pak Gubernur bagaimana masyarakat desa itu tinggal di desa, pendapatan kota, bisnis mendunia bisa terwujud,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Salebu Abdul Majid menyebutkan pelatihan peningkatan kapasitas itu untuk meningkatkan kinerja para pengurus BUMDes agar lebih baik. Baik dari sisi administrasi, penjualan, market maupun lainnya. Tujuannya untuk memompa Pendapatan Asli Desa (PADes) dan perkembangan BUMDes yang lebih maju.
”Sekarang alhamdulillah mungkin besok untuk kegiatan musrenbang, insyaallah didongkrak dengan anggaran tahun 2023 agar dapat lebih berkembang dari sisi finansial dan untuk mendongkrak segi permodalan BUMDes,” tuturnya.
BUMDes, menurut dia, tidak menerapkan sistem gaji melainkan sistem bagi hasil. Dengan demikian, jika hasilnya semakin besar, pendapatan pengurus pun akan semakin besar, begitu juga untuk PADes.
Ke depannya, program BUMDes akan disinergikan dengan program ketahanan pangan. Baik di bidang pertanian, peternakan maupun bidang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Salebu.
”Harapannya BUMDes lebih maju dan juga bisa memberikan CSR untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak ter-cover oleh pemerintah desa, maupun pemerintah daerah. Seperti yang sudah berjalan ada sebagian penyisihan dari persentase BUMDes untuk sosial masyarakat,” ujarnya. (obi)
[/membersonly]
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!