MANGUNREJA, RADSIK – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa menjadi solusi mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Tasikmalaya H Cecep D Abdul Qoyum SE MSi mengatakan BUMDes merupakan lembaga ekonomi strategis yang ada di desa dan patut diberdayakan. ”Keberadaannya sangat penting untuk bisa mengungkit ekonomi lokal desa,” tuturnya usai menjadi pemateri dalam pelatihan peningkatan kapasitas para pengelola BUMDes Sejahtera Bersama Desa Salebu Kecamatan Mangunreja, Kamis (29/12/2022).
Jika ekonomi lokal bisa diberdayakan, menurut Cecep, dampaknya akan ada penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan aset desa, dan pengembangan usaha baru yang bisa menunjang program kampung produktif di masing-masing kedusunan.
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Menurut Cecep, BUMDes harus maju dan bergerak agar kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya bisa dientaskan. Mereka juga memiliki lapangan pekerjaan yang nantinya jadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar.
Di Kabupaten Tasikmalaya ditargetkan di setiap desa harus memiliki BUMDes. Pada 2019, target untuk menghadirkan BUMDes di 351 desa sudah tercapai. Namun kondisinya tidak semua berjalan sesuai harapan.
Kendala BUMDes tidak berjalan, kata Cecep, karena sumber daya manusia (SDM) yang kurang mumpuni. Banyak SDM di desa yang masih butuh penguatan kapasitasnya, literasi terkait wawasan bisnis.
”Ini butuh berbagai kelembagaan yang bisa mendampingi BUMDes. Baik dari SKPD, perguruan tinggi, tokoh pelaku usaha, organisasi profesi untuk dapat menggiatkan BUMDes,” tuturnya.
Cecep menyatakan terkait kebijakan anggaran di desa sangat kompleks. Karena setiap masyarakat memiliki kebutuhan berbeda. Sedangkan BUMDes ketika ingin mengembangkan suatu bisnis ada skala usaha.
Skala usha itu, lanjut dia, yang sebenarnya menjadi salah satu kunci keberhasilan BUMDes. Kemudian tentunya berkaitan dengan akses. Jadi saat ini BUMDes belum memiliki keterbukaan akses. Oleh karena itu, diharapkan Bupati Tasikmalaya bersama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait bisa menghadirkan holding BUMDes.
Holding BUMDes itu akan memperluas kapasitas BUMDes-BUMDes dan juga bisa memasarkan produk desa dan supplier termasuk menjadi supervisor untuk menguatkan BUMDes yang ada di setiap desa.
”Saya sebagai Kadin memiliki program ke desa dan dalam waktu dekat ingin ada satu MoU antara Kadin dengan APDESI berkaitan dengan penguatan ekonomi lokal desa,” ujarnya.
Salah satu program yang sudah dilakukan di desa tertinggal di 2020 yaitu program kampung produktif. Komoditas yang dikembangkan cukup beragam. Seperti domba, UMKM, pertanian, dan perikanan.
Selanjutnya memiliki sekolah wirausaha desa untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan kapasitas para pengelola BUMDes yang berkaitan dengan kewirausahaan.
Selain itu mengembangkan wirausaha baru melalui program magang ke Jepang. Nantinya yang pulang dari Jepang, pulang bawa uang, hadir di desa kembali sebagai pejuang devisa, selanjutnya uangnya digunakan untuk kegiatan produktif ekonomi.
”Dengan demikian IPM kita akan terbantu dan lebih bagus lagi, angka kemiskinan semakin turun dan kesenjangan kaya dan miskin bisa diturunkan, sehingga tagline Pak Gubernur bagaimana masyarakat desa itu tinggal di desa, pendapatan kota, bisnis mendunia bisa terwujud,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Salebu Abdul Majid menyebutkan pelatihan peningkatan kapasitas itu untuk meningkatkan kinerja para pengurus BUMDes agar lebih baik. Baik dari sisi administrasi, penjualan, market maupun lainnya. Tujuannya untuk memompa Pendapatan Asli Desa (PADes) dan perkembangan BUMDes yang lebih maju.
”Sekarang alhamdulillah mungkin besok untuk kegiatan musrenbang, insyaallah didongkrak dengan anggaran tahun 2023 agar dapat lebih berkembang dari sisi finansial dan untuk mendongkrak segi permodalan BUMDes,” tuturnya.
BUMDes, menurut dia, tidak menerapkan sistem gaji melainkan sistem bagi hasil. Dengan demikian, jika hasilnya semakin besar, pendapatan pengurus pun akan semakin besar, begitu juga untuk PADes.
Ke depannya, program BUMDes akan disinergikan dengan program ketahanan pangan. Baik di bidang pertanian, peternakan maupun bidang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Salebu.
”Harapannya BUMDes lebih maju dan juga bisa memberikan CSR untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak ter-cover oleh pemerintah desa, maupun pemerintah daerah. Seperti yang sudah berjalan ada sebagian penyisihan dari persentase BUMDes untuk sosial masyarakat,” ujarnya. (obi)
[/membersonly]
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!