MANGUNREJA, RADSIK – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa menjadi solusi mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Tasikmalaya H Cecep D Abdul Qoyum SE MSi mengatakan BUMDes merupakan lembaga ekonomi strategis yang ada di desa dan patut diberdayakan. ”Keberadaannya sangat penting untuk bisa mengungkit ekonomi lokal desa,” tuturnya usai menjadi pemateri dalam pelatihan peningkatan kapasitas para pengelola BUMDes Sejahtera Bersama Desa Salebu Kecamatan Mangunreja, Kamis (29/12/2022).
Jika ekonomi lokal bisa diberdayakan, menurut Cecep, dampaknya akan ada penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan aset desa, dan pengembangan usaha baru yang bisa menunjang program kampung produktif di masing-masing kedusunan.
Baca Juga:Jalin Kekompakan dan Unjuk SkillPramuka Cetak Generasi Emas 2045
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Menurut Cecep, BUMDes harus maju dan bergerak agar kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya bisa dientaskan. Mereka juga memiliki lapangan pekerjaan yang nantinya jadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar.
Di Kabupaten Tasikmalaya ditargetkan di setiap desa harus memiliki BUMDes. Pada 2019, target untuk menghadirkan BUMDes di 351 desa sudah tercapai. Namun kondisinya tidak semua berjalan sesuai harapan.
Kendala BUMDes tidak berjalan, kata Cecep, karena sumber daya manusia (SDM) yang kurang mumpuni. Banyak SDM di desa yang masih butuh penguatan kapasitasnya, literasi terkait wawasan bisnis.
”Ini butuh berbagai kelembagaan yang bisa mendampingi BUMDes. Baik dari SKPD, perguruan tinggi, tokoh pelaku usaha, organisasi profesi untuk dapat menggiatkan BUMDes,” tuturnya.
Cecep menyatakan terkait kebijakan anggaran di desa sangat kompleks. Karena setiap masyarakat memiliki kebutuhan berbeda. Sedangkan BUMDes ketika ingin mengembangkan suatu bisnis ada skala usaha.
Skala usha itu, lanjut dia, yang sebenarnya menjadi salah satu kunci keberhasilan BUMDes. Kemudian tentunya berkaitan dengan akses. Jadi saat ini BUMDes belum memiliki keterbukaan akses. Oleh karena itu, diharapkan Bupati Tasikmalaya bersama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait bisa menghadirkan holding BUMDes.
Baca Juga:Pembatasan Sosialisasi Calon Tuai Pro KontraAlat Puruhito
Holding BUMDes itu akan memperluas kapasitas BUMDes-BUMDes dan juga bisa memasarkan produk desa dan supplier termasuk menjadi supervisor untuk menguatkan BUMDes yang ada di setiap desa.