Namun, sorotan paling keras Jeje justru mengarah pada skala prioritas belanja dan kepekaan sosial pemerintah daerah.
Ia menilai masih terdapat ketimpangan antara kebutuhan mendesak masyarakat dengan aktivitas yang dibiayai pemerintah.
Di saat warga menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang, ia menyayangkan adanya aktivitas pejabat yang dinilainya kurang mencerminkan situasi masyarakat.
Baca Juga:Payung Geulis Dikenalkan Sejak Dini, Ibu dan Anak Kompak Melukis di Sawarga Kota TasikmalayaPilgub Jabar Mulai Menghangat! Gerindra Petakan Donny dan Herdiat, Posisi Dedi Mulyadi Bagaimana?
Persoalan lain yang turut disinggung adalah tunggakan kewajiban keuangan pemerintah daerah kepada pihak desa.
Menurutnya, penyelesaian kewajiban tersebut semestinya menjadi perhatian sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang tidak mendesak.
Kritik itu disampaikan Jeje dengan nada tajam. Ia bahkan menyentil aktivitas pejabat yang dinilainya tidak tepat dilakukan ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan.
“Saya ini kan ketua partainya, konseptor pemenangannya. Masa wajar mengingatkan, ‘Hei Bu, lagi kemarau, jangan joget-joget. Jangan ada air mata, rakyat lagi kekeringan’,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan pembangunan bukan hanya soal seberapa banyak program diluncurkan atau kegiatan diselenggarakan.
Lebih dari itu, pemerintah dituntut mampu membaca situasi dan memastikan anggaran menjawab kebutuhan masyarakat.
Jeje menegaskan, evaluasi yang disampaikannya bukan untuk menyudutkan pihak tertentu ataupun sekadar mencari kesalahan.
Baca Juga:Kampung CocoNut RI! Jurus UBK-Unisba Tingkatkan Nilai Jual Kelapa dan Perkuat Ketahanan Pangan KeluargaOJK Catat 330 Pengaduan Keuangan di Ciamis, Warga Diingatkan Waspadai Modus Penipuan
Ia menganggap kritik tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol agar pemerintahan Pangandaran berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Sebab, ketika warga masih kesulitan memperoleh air bersih dan desa menunggu hak keuangannya, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar ditempatkan pada urutan kebutuhan yang tepat.
Jangan sampai kegiatan berjalan meriah, sementara persoalan rakyat justru berjalan di tempat. (deni nurdiansah)