TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Predikat Kota Santri tak cukup berhenti sebagai identitas religius atau slogan yang digaungkan setiap tahun.
Pemerintah Kota Tasikmalaya dituntut membuktikan nilai-nilai kesantrian melalui kebijakan yang adil, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Tasikmalaya dalam istigasah dan diskusi publik bertajuk Refleksi Hari Santri: Menakar Arah Pembangunan Kota Santri di Kantor PCNU Kota Tasikmalaya, Jumat malam (23/10/2026).
Baca Juga:Ohan Hafidz Gelombang II Diluncurkan, Kota Tasikmalaya Lanjutkan Pembinaan Generasi Qur’aniBaru Dilantik, Gekrafs Kota Tasikmalaya Buktikan Kinerja Lewat Pekraf dan Dipuji Wamenekraf
Kegiatan tersebut menjadi ruang evaluasi kritis terhadap arah pembangunan daerah, sekaligus mempertanyakan sejauh mana nilai pengabdian, kemandirian, kepedulian sosial, dan keadilan telah diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah.
Ketua PC GP Ansor Kota Tasikmalaya, Bubung Nizar, menegaskan bahwa predikat Kota Santri harus memiliki konsekuensi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Identitas religius, menurut dia, semestinya tercermin dalam keberpihakan kepada masyarakat, bukan sekadar menjadi pemanis narasi pembangunan.
“Jangan sampai Kota Santri hanya menjadi identitas dan slogan yang terus digaungkan setiap tahun, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak tercermin dalam arah pembangunan. Semangat kesantrian harus hadir dalam kebijakan yang adil, keberpihakan kepada masyarakat, dan pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Bubung.
Ia mengingatkan, peringatan Hari Santri tidak seharusnya berhenti pada seremoni dan kegiatan simbolis.
Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengukur apakah nilai-nilai yang selama ini dibanggakan telah menjadi bagian dari praktik pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurut Bubung, keberhasilan pembangunan kota juga tidak bisa semata-mata dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun banyaknya infrastruktur yang dibangun.
Baca Juga:Stok Darah RSUD dr. Soekardjo Terbantu, Ratusan Prajurit Macan Putih Turun TanganRetribusi Kios Pasar Kota Tasikmalaya Bakal Naik 25 Persen, Pedagang Minta Tunggakan Dihapus
Pemerataan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, keadilan sosial, serta keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan harus menjadi ukuran yang tak kalah penting.
“Kalau kita berbicara tentang Kota Santri, pertanyaannya sederhana, apakah masyarakat sudah merasakan keadilan, kesejahteraan, dan pelayanan yang baik? Identitas religius harus punya konsekuensi dalam kebijakan. Jangan sampai nilai-nilai yang kita banggakan justru berhenti pada simbol dan narasi,” tegasnya.
Bubung juga menyoroti pentingnya ruang dialog yang sehat antara pemerintah, organisasi kepemudaan, pesantren, akademisi, dan masyarakat sipil.