Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan partisipasi publik agar kebijakan yang dihasilkan tidak berjarak dengan kebutuhan warga.
Ia menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk permusuhan.
Sebaliknya, masukan dan koreksi merupakan bagian dari kepedulian masyarakat terhadap masa depan Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Ohan Hafidz Gelombang II Diluncurkan, Kota Tasikmalaya Lanjutkan Pembinaan Generasi Qur’aniBaru Dilantik, Gekrafs Kota Tasikmalaya Buktikan Kinerja Lewat Pekraf dan Dipuji Wamenekraf
Melalui diskusi publik tersebut, GP Ansor berupaya membuka ruang pertukaran gagasan sekaligus mendorong masyarakat lebih aktif mengawal arah pembangunan.
Pemerintah diharapkan tidak hanya mendengar aspirasi ketika agenda seremonial berlangsung, tetapi juga menjadikannya pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.
Istigasah yang menjadi bagian dari kegiatan itu pun dimaknai sebagai ikhtiar spiritual yang harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial.
Nilai keagamaan, dalam pandangan GP Ansor, perlu diwujudkan melalui tindakan nyata untuk menjawab persoalan masyarakat.
“Cinta terhadap kota bukan berarti kita harus diam terhadap persoalan yang ada. Justru karena peduli, kita perlu berani bertanya, mengkritisi, dan memberikan masukan agar pembangunan berjalan lebih baik. Kota Santri harus menjadi kebanggaan karena nilai-nilainya benar-benar hidup di tengah masyarakat,” tambah Bubung.
GP Ansor berharap refleksi Hari Santri dapat menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
Organisasi kepemudaan, komunitas, pesantren, dan masyarakat sipil juga perlu terlibat dalam mengawal kebijakan serta membangun komunikasi yang konstruktif.
Baca Juga:Stok Darah RSUD dr. Soekardjo Terbantu, Ratusan Prajurit Macan Putih Turun TanganRetribusi Kios Pasar Kota Tasikmalaya Bakal Naik 25 Persen, Pedagang Minta Tunggakan Dihapus
Pada akhirnya, predikat Kota Santri tidak cukup dibuktikan melalui kuatnya identitas keagamaan yang ditampilkan.
Ukurannya juga terletak pada sejauh mana nilai-nilai kesantrian hadir dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, hingga pelayanan publik yang manusiawi.
Sebab, ketika slogan terdengar lantang tetapi persoalan warga belum terjawab, yang perlu dievaluasi bukan sekadar cara merayakannya, melainkan juga arah pembangunan yang dijalankan. (rezza rizaldi)