PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan rendahnya kualitas pendidikan menjadi dua persoalan yang disorot mahasiswa di Kabupaten Pangandaran. Di tengah tuntutan pembangunan daerah, mahasiswa justru mengungkap persoalan mendasar yang belum tuntas, mulai dari tekanan anggaran hingga temuan siswa SMP yang masih buta huruf.
Sorotan itu disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM Kema) Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad) Pangandaran saat menggelar aksi penyampaian aspirasi di DPRD Kabupaten Pangandaran, Jumat (23/10/2026).
Mahasiswa membawa sejumlah isu, mulai dari penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan nasional, dampak pemotongan TKD, hingga rendahnya indeks pendidikan di Pangandaran.
Baca Juga:GP Ansor Kritik Arah Pembangunan Kota Tasikmalaya, Jangan Cuma Bangga Jadi Kota SantriOhan Hafidz Gelombang II Diluncurkan, Kota Tasikmalaya Lanjutkan Pembinaan Generasi Qur’ani
Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika massa hendak membakar ban bekas dan berhadapan dengan aparat kepolisian. Namun, situasi akhirnya terkendali. Perwakilan mahasiswa diterima anggota DPRD di ruang rapat paripurna untuk menyampaikan aspirasi.
Ketua BEM Kema PSDKU Unpad Pangandaran, Hisyam Maulana, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Menurut dia, mahasiswa ingin memastikan pemerintah daerah bersama unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak mengabaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Keresahan kami terkait bagaimana pemerintah Pangandaran maupun di legislatif, eksekutif maupun yudikatifnya melihat bencana-bencana yang terjadi saat ini, melihat apa saja yang memang perlu dilakukan,” katanya.
Mahasiswa juga meminta DPRD mengawal aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan nasional agar dapat diteruskan kepada pemerintah pusat. Mereka menilai persoalan daerah tidak bisa dilepaskan dari keputusan pemerintah pusat, terutama ketika kebijakan anggaran berpotensi memengaruhi pelayanan publik.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa adalah pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang disebut mencapai lebih dari 15 persen. Pengurangan dana transfer tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai berbagai sektor pembangunan.
Hisyam menegaskan, dampaknya tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga sektor lain, termasuk pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi Pangandaran.
Baca Juga:Baru Dilantik, Gekrafs Kota Tasikmalaya Buktikan Kinerja Lewat Pekraf dan Dipuji WamenekrafStok Darah RSUD dr. Soekardjo Terbantu, Ratusan Prajurit Macan Putih Turun Tangan
“Tentu kami tadi sampaikan TKD Pangandaran yang memang 15 persen lebih dipotong dari pemerintah pusat, yang akhirnya bukan hanya sebatas dalam sektor pendidikan berpengaruhnya, tetapi dalam sektor yang lainnya juga seperti pariwisata dan semacamnya,” ujarnya.