PANGANDARAN, RADSIK – Krisis air bersih akibat kemarau masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran.
Sebanyak 90 unit tandon air berkapasitas 2.000 liter per unit bakal disiapkan dengan anggaran sekitar Rp596 juta untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak kekeringan.
Pengadaan tandon tersebut diharapkan memperlancar distribusi air bersih sekaligus menjadi solusi penampungan agar pasokan air lebih mudah diakses masyarakat.
Baca Juga:Kemiskinan Kota Tasikmalaya Turun ke 9,34 Persen, Viman: Berkat Kerja Kompak Bersama Seluruh PihakListriknya Terang, PAD-nya Remang-Remang
Namun, efektivitas langkah ini akan sangat bergantung pada ketepatan penempatan tandon dan kelancaran pengisian air di wilayah terdampak.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan DPRD dan sejumlah instansi terkait untuk membahas skema penyaluran air bersih.
“Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pengadaan 90 unit toren tandon air bersih,” ungkapnya belum lama ini.
Dodo menjelaskan, tandon-tandon tersebut nantinya ditempatkan di tingkat desa. Pemerintah desa akan menentukan lokasi penempatan sekaligus mendata warga yang paling membutuhkan pasokan air bersih.
Skema tersebut diharapkan membuat distribusi air lebih terorganisasi dan tepat sasaran.
Sebab, di tengah kemarau, persoalan bukan sekadar menyediakan air, melainkan memastikan pasokan benar-benar sampai kepada warga yang kesulitan mendapatkannya.
BPBD menargetkan pengadaan 90 tandon itu dapat direalisasikan dalam waktu dekat, yakni pekan ini atau paling lambat pekan depan.
Baca Juga:Jangan Biarkan Kebaikan Terpecah! Zikir Bersama Jadi Ikhtiar Satukan Pedagang Pasar Cikurubuk Kota TasikmalayaAMI: Kritisnya Kapan-Kapan!
“Semoga bisa terealisasi minggu ini atau paling lambat minggu depan,” katanya.
Dari sisi anggaran, setiap unit tandon beserta perlengkapan penunjangnya diperkirakan menelan biaya sekitar Rp6,6 juta.
Dengan jumlah 90 unit, total kebutuhan anggaran disebut mencapai sekitar Rp596 juta.
Dana pengadaan tersebut bersumber dari anggaran kedaruratan yang dialokasikan untuk mendukung penanganan dampak kekeringan.
Pengadaan tandon ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menghadapi krisis air bersih.
Meski demikian, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah tandon yang dibeli.
Ketersediaan air untuk mengisi penampungan, jadwal distribusi, serta pemerataan layanan bagi warga terdampak juga menjadi faktor penentu.
Jangan sampai tandon sudah berdiri, tetapi warga masih harus menunggu air datang. (deni nurdiansah)