Pada akhirnya, yang harus diutamakan adalah RSUD dr Soekardjo. Rumah sakit itu tidak boleh terus-menerus menjadi latar belakang perdebatan tentang satu kursi Dewas.
Fungsi pengawasan harus berjalan. Pelayanan harus membaik. Kepercayaan masyarakat harus dijaga. Kalau pengangkatan itu benar secara prosedural, jelaskan secara meyakinkan.
Kalau ada persoalan administrasi, evaluasi secara terbuka. Kalau penundaan atau pengunduran diri memang menjadi pilihan yang sesuai hukum dan paling baik bagi institusi, pertimbangkan dengan kepala dingin.
Baca Juga:Masuk Agenda HUT Kota Tasikmalaya ke-25, Lumiland Dinilai Kurang MerakyatTerapkan Tiket Berbayar, Penyelenggara Lumiland di Dadaha Tasikmalaya Diwajibkan Bayar Pajak
Tidak perlu menjadikan semuanya pertarungan harga diri. Tidak perlu pula mengubah perbedaan pendapat menjadi perang kepentingan.
Sebab jabatan Dewas bukan ruang gawat darurat. Yang gawat justru jika sebuah polemik terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang terang.
Kursi Dewas tidak sesedarurat pasien. Maka, jangan sampai energi pemerintah habis untuk mempertahankan kursi, sementara tujuan utama rumah sakit—melayani pasien—justru tenggelam di tengah polemik.
Kalau memang ada yang perlu dibenahi, benahilah. Kalau ada yang keliru, akuilah. Kalau ternyata tidak ada pelanggaran, buktikanlah.
Dan jika setelah merenung seseorang merasa bahwa mundur adalah pilihan terbaik bagi kehormatan dirinya dan kepentingan kota, tidak ada salahnya mengambil jalan itu.
Karena pada akhirnya, yang dikenang masyarakat bukan hanya siapa yang pernah duduk di kursi Dewas. Melainkan siapa yang berani mendahulukan kepentingan publik ketika kursi itu sedang dipersoalkan. Jabatan bisa berakhir. Legacy tetap bisa tinggal. (red)