Pemkot Tasikmalaya bahkan telah membentuk dan melantik tiga Dewan Pengawas BLUD RSUD dr Soekardjo pada 16 September 2026.
Langkah itu diarahkan untuk memperkuat tata kelola, pengawasan, SDM, keuangan, dan kualitas pelayanan rumah sakit.
Dengan demikian, rencana renovasi fisik dari pemerintah pusat bakal berhadapan dengan pekerjaan rumah internal yang tak kalah penting. Gedung bisa diperbarui, tetapi sistem pelayanan juga harus ikut naik kelas.
Baca Juga:Kasus TB Tinggi Menyerang Usia Produktif, Pemerintah Kota Tasikmalaya Perkuat Tracing TerintegrasiHMI Tasikmalaya Punya Nakhoda Baru, Ahmad Riza Hidayat Dorong Rekonsiliasi Pasca-Konfercab
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Heri Ahmadi menilai, apabila bantuan renovasi dari pemerintah pusat maupun provinsi terealisasi, pembenahan tata kelola harus ikut menjadi prioritas.
“Tata kelolanya ditingkatkan juga SDM-nya, meskipun sekarang sudah bagus,” kata Heri.
Menurutnya, renovasi yang diajukan melalui pemerintah provinsi juga menjadi peluang untuk memperkuat fungsi RSUD dr. Soekardjo sebagai salah satu etalase pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya.
“Ini etalase,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting. Sebab, rumah sakit bukan sekadar tempat dengan tembok baru, lorong yang kinclong, atau alat kesehatan yang canggih.
Ujung dari seluruh pembenahan tetap bermuara pada bagaimana pasien mendapatkan pelayanan yang cepat, aman, dan manusiawi.
Sementara itu, Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penguatan pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menyebut urusan kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah.
Baca Juga:Dua Medali Internasional Jadi Kado 70 Tahun SMAN 1 TasikmalayaPengusaha Kota Tasikmalaya Masih Bingung Soal SLF, HIPMI Buka-Bukaan Soal ini
Karena itu, persoalan kesehatan harus masuk dalam perencanaan daerah mulai dari RPJMD, RKPD, rencana strategis perangkat daerah hingga APBD.
Wiyagus juga mengingatkan bahwa penguatan layanan kesehatan tidak hanya berbicara tentang rumah sakit.
Upaya pencegahan penyakit harus diperkuat dari tingkat kelurahan, puskesmas hingga masyarakat.
Ia mencontohkan penanganan tuberkulosis (TB) yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, Kelurahan Siaga TB di Kota Tasikmalaya yang saat ini disebut telah mencapai 59 persen perlu terus didorong hingga seluruh wilayah terbentuk.
“Harapan kami tentunya bisa 100 persen,” katanya.
Wiyagus menilai penanganan TB tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga produktivitas dan ekonomi keluarga.
Ketika seseorang terserang TB dan harus menjalani pengobatan dalam waktu cukup panjang, aktivitas kerja dapat terganggu dan pada akhirnya berdampak terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.