“Walaupun di dalam tanda terima elektronik dikatakan bahwa itu dari konsumen,” katanya.
Bagi STT, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara aturan mengenai komisi, biaya platform, dan pendapatan bersih yang diterima pengemudi.
Eros menilai persoalan tersebut menjadi penting karena bagi driver, angka yang paling menentukan bukan sekadar label potongan di aplikasi, melainkan berapa rupiah yang akhirnya masuk ke pendapatan mereka.
Baca Juga:Dua Pria yang Sempat Diperiksa Terkait Temuan Benda Mirip Bom di Engsun Tasikmalaya Tak Ditahan, ini AlasannyaGeng Motor Libatkan Pelajar, DPRD Kota Tasikmalaya Minta Pendidikan Moral Diperkuat!
Dengan kata lain, istilah boleh berganti, tetapi hitung-hitungan di kantong driver tetap menjadi perkara utama.
STT juga kembali mendorong adanya pembatasan atau penutupan sementara pendaftaran driver baru Maxim di wilayah Tasikmalaya.
Eros mengatakan tuntutan tersebut muncul karena rasio antara jumlah pengemudi dan order dinilai semakin tidak seimbang.
Kondisi itu membuat pendapatan rata-rata driver disebut masih jauh dari tingkat kelayakan.
Menurut dia, tuntutan pembatasan pendaftaran bukan persoalan baru. Aspirasi serupa, kata Eros, telah disuarakan pengemudi Maxim di sejumlah daerah di Indonesia sejak 2022 hingga sekarang.
“Semakin banyak driver itu akan membuat penghasilan driver secara rata-rata jauh dari kelayakan,” tambahnya.
STT juga meminta Maxim membuka data yang dapat menunjukkan kondisi pendapatan pengemudi secara transparan.
Baca Juga:Kemarau Picu Batuk Pilek, Dinkes Kota Tasikmalaya Ingatkan Warga Pakai MaskerLiterasi Keuangan Pelajar Tasikmalaya Masih Tertinggal, OJK Genjot GENIUS dari Sekolah
Hal tersebut diperlukan untuk menguji klaim mengenai tingkat kelayakan penghasilan driver yang disampaikan perusahaan.
Eros menegaskan STT akan berupaya mendorong pemerintah daerah ikut mengambil peran dalam mengatur jumlah pengemudi ojol, khususnya di wilayah Tasikmalaya.
“Untuk hal ini juga kami akan berupaya supaya pemerintah daerah bisa hadir dalam pembatasan driver khusus di wilayah Tasikmalaya,” jelasnya.
STT berharap Maxim mematuhi ketentuan pemerintah, terutama terkait batas maksimal komisi 8 persen sebagaimana yang disebut dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Di sisi lain, STT juga meminta pemerintah tidak berhenti pada aturan di atas kertas. Pengawasan terhadap implementasi aturan di lapangan dinilai diperlukan agar ketentuan tersebut benar-benar dirasakan oleh pengemudi.
Bagi para driver, persoalannya sederhana: order boleh datang silih berganti, tetapi jika potongan terus berlapis, pendapatan tetap bisa jalan di tempat. (rezza rizaldi)