“Betapa murahnya nyawa di jalan,” tegasnya.
Hilman menilai kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan karakter yang belum optimal.
Ketika moral, kedisiplinan dan tanggung jawab tidak menjadi bagian penting dari proses pendidikan, perilaku siswa di luar sekolah berpotensi kehilangan kontrol.
“Kenapa nyawa menjadi murah di jalan? Karena proses pendidikan karakter moralnya tidak terbangun di sekolah. Tidak ada disiplin yang benar,” tambahnya.
Baca Juga:Kemarau Picu Batuk Pilek, Dinkes Kota Tasikmalaya Ingatkan Warga Pakai MaskerLiterasi Keuangan Pelajar Tasikmalaya Masih Tertinggal, OJK Genjot GENIUS dari Sekolah
Karena itu, dia mendorong adanya perubahan pendekatan pendidikan dengan kembali memperkuat penilaian mental, moral dan kedisiplinan siswa.
Proses tersebut juga harus melibatkan orang tua sehingga sekolah tidak bekerja sendirian.
Hilman mencontohkan kebijakan pendidikan yang pernah diterapkan di Purwakarta pada era kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Menurut dia, pendekatan serupa semestinya bisa dikaji dan diterapkan kembali di Jawa Barat sesuai kebutuhan daerah.
“Kenapa enggak bisa di Jawa Barat untuk melakukan itu?” katanya.
Menurut Hilman, penanganan geng motor pada akhirnya tidak hanya soal patroli, penindakan atau aparat keamanan.
Jika akar persoalannya menyentuh dunia pelajar, maka sekolah, guru dan orang tua juga harus ikut mengambil peran.
Baca Juga:Nurul Awalin Resmi Jadi Ketua Partai Golkar Kota Tasikmalaya, Target 10 Kursi di DPRD Jadi TantanganWakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra Digoda Masuk Golkar
Sebab, jika sekolah hanya sibuk mencetak angka kelulusan tanpa memastikan kualitas karakter anak didiknya, maka pendidikan berisiko berhenti pada urusan administrasi.
Sementara di jalan, persoalan moral dan disiplin justru bisa berubah menjadi taruhan nyawa. (rezza rizaldi)