“Penurunan realisasi pendapatan pada 2025 dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi, penurunan sektor otomotif, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dan implementasi kebijakan opsen PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor,” kata Erwan Setiawan.
Pada aspek belanja daerah, Pemprov Jabar mengakui masih terdapat sejumlah program dengan tingkat serapan anggaran yang rendah, terutama pada sektor jalan dan transportasi. Kondisi tersebut dipengaruhi penyesuaian pelaksanaan proyek, proses pengadaan, efisiensi kontrak, serta upaya menjaga kualitas pekerjaan.
“Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ucapnya.
Baca Juga:Gelorakan Olahraga Tradisional, Disparpora Bangkitkan Minat Generasi Muda Kabupaten TasikmalayaKuatkan Struktur Hingga Akar Rumput, PAN Kabupaten Tasikmalaya Targetkan Melesat di 2029
Terkait belanja modal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengakui adanya penundaan pembayaran (tunda bayar) pada sejumlah proyek strategis sebagai langkah menjaga stabilitas kas daerah dan menghindari risiko defisit anggaran yang lebih besar.
“Pemerintah Daerah Provinsi Jabar juga berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan pelaksanaan program agar penyerapan APBD semakin optimal,” ucapnya. (rls)