TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kehadiran Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI XVIII di Kota Medan diminta tidak berhenti sebatas agenda seremonial.
Berbagai gagasan dan praktik terbaik yang diperoleh dari forum nasional itu harus segera diwujudkan menjadi program nyata yang dirasakan masyarakat.
Ketua Generasi Muda NU Kota Tasikmalaya yang juga Sekretaris Umum IKA PMII Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, menilai perjalanan dinas Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan beserta delegasi menghabiskan energi, waktu, dan anggaran yang tidak sedikit.
Baca Juga:Persami KKRI Tasikmalaya Cetak Kadet Tangguh Berjiwa PatriotBank Sampah Jadi Andalan, DLH Kota Tasikmalaya Perkuat SDM Pengelola
Karena itu, publik berhak menagih hasil konkret dari keikutsertaan Pemkot dalam forum tersebut.
Menurut dia, di tengah kondisi APBD Kota Tasikmalaya yang harus terus mewaspadai ancaman defisit, Rakernas APEKSI tidak boleh hanya menjadi ajang studi banding tanpa jejak maupun ruang bertukar kartu nama.
Masyarakat, kata dia, kini menunggu bukti bahwa forum tersebut mampu melahirkan solusi yang benar-benar diterapkan di daerah.
Myftah menyebut ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diwujudkan.
Pertama, percepatan implementasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan APBD.
Menurutnya, Pemkot perlu segera memaparkan proyek infrastruktur maupun layanan publik yang akan dibiayai melalui skema tersebut secara transparan.
Selain itu, Pemkot juga didorong mempercepat digitalisasi pajak dan retribusi daerah guna menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sistem digital untuk retribusi pasar, parkir, hingga pajak hotel, restoran, kafe dan tempat hiburan dinilai layak diadopsi dari kota-kota yang telah berhasil meningkatkan pendapatannya.
Baca Juga:Squad Hijrah Parkir Mannaku Tasikmalaya Ajak Anak Yatim Belanja Perlengkapan Sekolah Jelang Tahun Ajaran BaruPatroli Dini Hari Tekan Balap Liar dan Pesta Miras di Kota Tasikmalaya
“Target kenaikan PAD harus terukur, bukan sekadar angka di atas kertas,” ujarnya, Minggu (5/7/2026).
Tak hanya sektor fiskal, persoalan sampah juga dinilai harus menjadi prioritas pasca-Rakernas APEKSI.
Myftah meminta gagasan pengelolaan sampah berkelanjutan yang diperoleh di Medan segera diterjemahkan menjadi masterplan baru yang mampu mengubah perilaku masyarakat sekaligus mengadopsi teknologi pengolahan sampah modern.
Menurutnya, tanpa langkah nyata, transfer pengetahuan dari forum nasional hanya akan menjadi wacana yang perlahan menguap.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan ketahanan pangan perkotaan melalui budidaya microgreen.