Saiful menegaskan, manfaat ini tidak hanya dirasakan pengurus dan pengelola koperasi, tetapi juga pekerja dan anggota.
Keamanan dan rasa nyaman bekerja meningkat karena peserta mendapat jaminan jika terjadi risiko kerja, sehingga produktivitas dan keberlangsungan usaha dapat terjaga.
Integrasi data kepesertaan menjadi kunci mempercepat validasi dan perluasan perlindungan bagi pekerja koperasi di berbagai daerah.
Baca Juga:Waspada! Hoaks Dana Khusus Pensiunan Mengatasnamakan TASPEN Marak di Media SosialHUT Ke-80 Kodam III/Siliwangi, Bazar UMKM Dorong Ekonomi Kerakyatan di Bandung
BPJS Ketenagakerjaan juga membangun Indeks Dampak Jaminan Sosial (IDJS), alat ukur nasional untuk menilai efektivitas implementasi jaminan sosial.
Indeks ini diharapkan menjadi indikator bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan program yang berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tasikmalaya, Dewi Manik Imannury, menyambut baik kerja sama ini.
Ia menegaskan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh pengurus, pengelola, pekerja, hingga anggota koperasi adalah fondasi penting meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan usaha.
Sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenkop RI diharapkan menciptakan ekosistem koperasi yang produktif, mandiri, sekaligus terlindungi secara sosial.
Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini menjadi bukti nyata kehadiran negara bagi pekerja Indonesia, khususnya dalam mendorong ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
Dewi menutup dengan harapan agar kolaborasi semacam ini terus diperkuat sehingga semakin banyak pekerja Indonesia memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (rls)