TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Persoalan sampah di Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan.
Pemerhati Masalah Sosial Kota Tasikmalaya, Ade Ruhimat, menilai persoalan klasik sampah tidak akan pernah benar-benar selesai jika pemerintah masih berkutat pada pola lama: angkut, buang, lalu menunggu menggunung lagi.
Ade menyoroti minimnya armada pengangkut sampah yang dinilai sudah tak sebanding dengan kebutuhan pelayanan di 10 kecamatan.
Baca Juga:Karate Tasik Open 2026, Panggung Mencari Bibit Atlet BerprestasiUltah Viman di Tanah Suci, Doa dan Dukungan Mengalir dari Tasikmalaya
Berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini hanya tersedia sekitar 42 armada, sementara sebagian besar kondisinya sudah menua.
“Kalau hanya 42 armada untuk 10 kecamatan, mencukupi atau tidak? Apalagi sebagian armada sudah tua. Dulu waktu saya di dewan juga sudah mewanti-wanti supaya armada ditambah,” ujar Ade kepada Radar Tasikmalaya, Minggu (17/5/2026).
Menurut dia, persoalan sampah sebenarnya sudah berlangsung sejak lama.
Namun berbagai usulan penambahan armada dan pembenahan sistem dinilai kerap tenggelam di tengah alasan klasik keterbatasan anggaran dan operasional.
Ade menyebut, bila sejak dulu pemerintah konsisten menyisihkan anggaran secara bertahap untuk pengadaan armada dan pengolahan sampah modern, kondisi darurat sampah saat ini bisa diminimalisir.
“Kalau tiap tahun ada pengadaan bertahap, sekarang mungkin persoalan armada sudah lebih ringan,” katanya.
Ia juga mengkritik pola pengelolaan sampah yang masih sebatas memindahkan sampah dari rumah tangga ke TPS lalu ke TPA.
Menurutnya, pola itu hanya membuat beban APBD terus membesar tanpa solusi jangka panjang.
Baca Juga:Harga Sapi Qurban di Tasikmalaya Naik 30 Persen, Stok Malah Sudah DibookingDiky Candra Dirawat, Istri Turun Tangan Resmikan Usaha Warga di Tasikmalaya
“Kalau hanya rutinitas angkut ke TPA tanpa diolah, ya TPA akan terus terbebani. Sampah itu bukan hilang, hanya pindah tempat,” sindirnya.
Ade mendorong pemerintah mulai serius mengembangkan teknologi pengolahan modern seperti Refuse Derived Fuel (RDF).
Menurutnya, peluang itu kini terbuka karena pemerintah pusat disebut telah menyiapkan dana besar untuk pengelolaan sampah modern.
Namun ada kendala teknis yang harus diatasi. Salah satunya syarat volume minimal sampah harian untuk mengakses bantuan pusat, sementara produksi sampah Kota Tasikmalaya baru sekitar 300 ton per hari.
Karena itu, Ade mengusulkan kolaborasi regional dengan daerah Priangan Timur seperti Banjar dan Garut agar volume sampah memenuhi syarat pengajuan program pengolahan modern.