Bahkan ada pekerja yang membantu pengangkutan tanpa tercatat resmi, hanya mengandalkan sampah bernilai ekonomis untuk bertahan hidup.
“Kondisi ini jangan dianggap sepele. Kalau mereka mogok lagi, mau siapa yang angkut sampah?” sindirnya.
Menurut Wahid, pemerintah daerah perlu mulai mempertimbangkan pola kerja sama dengan pihak ketiga untuk memperkuat layanan pengangkutan sampah, terutama ketika armada dan SDM Dinas Lingkungan Hidup sudah tidak sebanding dengan volume sampah harian.
Baca Juga:Liga Jabar U-14 dan U-19 Jadi Panggung Bibit Muda Kota TasikmalayaJalan Mangkubumi Tasikmalaya Sempat Lumpuh Akibat Pohon Tumbang, Cuaca Ekstrem Mulai Mengganas
“Kalau memang armada dan ritase tidak cukup, harus ada keberanian menambah inovasi dan anggaran. Jangan sampai kota kalah cepat dengan tumpukan sampah,” tegasnya.
Senada, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya periode 2019-2024 Muhammad Rijal AR Sutadiredja menyebut Kota Tasikmalaya sudah masuk kategori darurat sampah dan perlu langkah luar biasa.
Menurut dia, pemerintah kota harus mulai mengarahkan kebijakan pada pengurangan sampah rumah tangga, pemilahan hingga teknologi daur ulang modern yang bisa mengubah sampah menjadi energi.
“Sudah waktunya alih teknologi. Banyak kota lain berhasil mengolah sampah jadi energi. Tasik juga harus berani jadi pilot project pengolahan sampah di Priangan Timur,” sarannya.
Ia berharap Pemkot Tasikmalaya aktif menjemput program bantuan pengelolaan sampah dari pemerintah pusat agar persoalan tahunan itu tidak terus menjadi “warisan bau” yang berulang setiap musim penumpukan. (rezza rizaldi)