PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Komunitas Ruang Intelektual Pemuda (RIP) Pangandaran mendorong Pemkab Pangandaran untuk menguatkan literasi keuangan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bukan hanya untuk memperbaiki tata kelola anggaran, namun juga keuangan pribadi.
Hal itu disampaikan RIP melalui surat ke Pemkab Pangandaran yang dipimpin Bupati Hj Citra Pitriyami.
Pegiat RIP Pangandaran, Tatang Sutisna mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas tata kelola sumber daya manusia, khususnya dalam aspek kesehatan finansial
Baca Juga:Butuh Rp345 Juta Perbulan Untuk Gaji Sukwan DLH Kota Tasikmalaya, Bukan Masalah Kalau PAD OptimalInovasi Parkir Dishub Kota Tasikmalaya Terancam Rontok, Ada Wacana Sistem Berlangganan se-Jawa Barat
“Kami menyampaikan pandangan ini sebagai bentuk kontribusi pemikiran agar ke depan terdapat penguatan dalam pengelolaan keuangan ASN, sehingga dapat menunjang kinerja dan profesionalitas,” ungkapnya kepada Radar Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas kerja dan integritas ASN. “Isu ini perlu dilihat sebagai ruang pembinaan dan penguatan kapasitas, bukan semata persoalan individu. Dengan pengelolaan keuangan yang sehat, ASN dapat bekerja lebih fokus dan optimal,” tambahnya.
RIP Pangandaran juga menyoroti bahwa secara nasional dan regional, tantangan pengelolaan keuangan masyarakat semakin kompleks. Menurutnya, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya diiringi dengan perilaku keuangan yang sehat.
Di sisi lain, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal juga terus menemukan maraknya praktik pinjaman online ilegal. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa aktivitas judi online masih menjadi persoalan serius dengan jutaan konten yang telah ditangani dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan tingginya eksposur masyarakat terhadap praktik tersebut.
“Kami tidak menggeneralisasi, namun fenomena ini menjadi alarm bersama bahwa risiko tekanan finansial akibat pinjaman tidak terkelola maupun aktivitas spekulatif seperti judi online perlu diantisipasi bersama, termasuk di lingkungan ASN,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu direspons dengan pendekatan yang lebih sistematis dan edukatif, agar tidak berdampak pada kinerja maupun integritas aparatur.
“Harapannya, pendekatan yang berbasis data, edukatif, dan preventif ini dapat memperkuat profesionalitas ASN sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi,” pungkasnya.(Deni Nurdiansah)