Ia juga menyoroti persoalan sampah yang dinilai tak bisa lagi diselesaikan dari atas meja kebijakan.
Menurutnya, solusi harus dimulai dari lingkungan, dengan lurah sebagai motor penggerak kesadaran masyarakat.
Selain itu, program strategis seperti makan bergizi gratis dan gerakan masyarakat sehat harus benar-benar terasa hingga tingkat kelurahan.
Baca Juga:Biaya Haji Plus di Kota Tasikmalaya Rp 250 Jutaan, Antrean Lebih SingkatRekonstruksi Lahan Lapangan Olahraga di Kota Tasikmalaya Sempat Memanas, Dugaan Maladministrasi Menguat
Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, program ini disebut sebagai peluang sekaligus ujian bagi pemerintah daerah.
Tak kalah penting, penguatan ekonomi lokal menjadi sorotan. Lurah diminta aktif mendorong UMKM dan membuka ruang kolaborasi agar ekonomi bergerak dari bawah—bukan sekadar menunggu efek “tetesan ke bawah” yang kerap tak kunjung terasa.
Di akhir sambutannya, Viman menegaskan bahwa forum lurah harus melahirkan aksi nyata. Ia menolak forum yang berhenti pada diskusi tanpa tindak lanjut.
“Yang kita bangun bukan hanya program, tetapi kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan visi besar menjadikan Tasikmalaya sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan yang religius, inovatif, dan berkelanjutan, peran kelurahan kini menjadi garis depan.
Pertanyaannya, apakah instruksi ini akan benar-benar hidup di lapangan, atau kembali menjadi catatan rapat yang rapi—namun sunyi eksekusi? (rezza rizaldi)