Keduanya sama-sama tidak nyaman. Karena kalau kecolongan berarti sistemnya bocor. Kalau tidak terkendali— berarti kepemimpinannya yang dipertanyakan.
Kalau wali kota saja kaget, hampir pasti wakilnya tidak tahu. Padahal dalam sistem ideal, kepala daerah dan wakilnya harus berada dalam satu peta anggaran yang sama. Kalau tidak— yang terjadi bukan sekadar miskomunikasi. Tapi disorientasi kebijakan.
Angkanya memang Rp 2 miliar lebih. Tapi masalahnya bukan di angka. Masalahnya ada di satu hal yang lebih mahal kepercayaan sistem.
Baca Juga:Kado May Day, Pemerintah Batasi Outsourching Lewat Permenaker BaruGandeng BSI, Bea Cukai Tasik Bangun Konektivitas Ekonomi
Kalau satu anggaran bisa muncul tanpa “orang tua”, maka publik akan bertanya: berapa banyak lagi yang tidak terlihat?.
TAPD seharusnya tempat paling terang dalam pengelolaan keuangan. Di situlah logika anggaran diuji. Di situlah prioritas diputuskan. Di situlah keadilan fiskal ditimbang.
Tapi kalau dari dapur itu justru muncul “menu misterius”, maka ada yang salah dengan cara memasaknya. Keputusan Viman Alfarizi untuk menahan anggaran itu patut dicatat.
Ia tidak langsung menghapus. Tidak juga membiarkan. Ia menahan sambil mencari kejelasan. Dan memilih mengalihkan fokus ke program yang benar-benar prioritas.
Itu keputusan yang aman. Tapi sekaligus mengirim pesan: ada yang tidak beres. Maka pertanyaan ini akan terus bergema: Siapa yang pertama memasukkan angka itu? Siapa yang menyetujui di level teknis?Siapa yang diam ketika angka itu lewat?
Dan yang paling penting, siapa yang diuntungkan? Kalau Ini Dibiarkan…Masalah seperti ini tidak boleh berhenti di “di-hold”. Harus ditelusuri. Karena hari ini Rp 2 miliar. Besok bisa lebih besar.
Dan kalau dibiarkan, yang hilang bukan hanya uang. Tapi arah pembangunan. Di tengah kondisi fiskal yang tidak longgar, Kota Tasikmalaya justru diuji dari dalam.
Baca Juga:Ratusan Kepala Madrasah Ikuti Pembinaan di MAN 1 TasikmalayaTanggung Jawab Moral di Balik Lahirnya Seorang Pemimpin!
Bukan oleh kekurangan dana. Tapi oleh ketertiban mengelola dana. Karena kota yang sehat bukan yang anggarannya besar.
Tapi yang setiap rupiahnya punya tujuan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk kasus ini— satu pertanyaan belum terjawab: anggaran itu sebenarnya milik siapa?. (red)