Untuk itu, Firnando mendorong audit menyeluruh terhadap manajemen operasional KAI.
Evaluasi tersebut dinilai perlu mencakup sistem komunikasi antarstasiun, prosedur penghentian darurat, hingga keandalan teknologi pendeteksi dan pengendali perjalanan kereta.
Ia juga meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengusut insiden ini secara terbuka dan transparan.
Menurutnya, hasil investigasi yang akuntabel penting untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.
Baca Juga:8 Perjalanan Kereta dari Jakarta Dibatalkan, PT KAI Minta Maaf karena Masih Normalisasi OperasionalPresiden Prabowo Percepat Penanganan Sampah Nasional, Dorong Daerah Kembangkan TPST Model Banyumas
Firnando menekankan, insiden Bekasi Timur harus menjadi titik balik bagi pembenahan serius sistem keselamatan perkeretaapian nasional.
Dengan jumlah penumpang yang terus meningkat dan frekuensi perjalanan yang semakin padat, kebutuhan akan sistem transportasi yang lebih canggih, responsif, dan berlapis dinilai menjadi keniscayaan.
Baginya, keselamatan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas mutlak dalam setiap kebijakan operasional, tanpa ruang kompromi sedikit pun.
“Keselamatan publik adalah prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini,” ujarnya.