Gus Ipul Tegaskan Seleksi Sekolah Rakyat Harus Tepat Sasaran, Tanpa Titipan dan Bebas Penyimpangan

Gus Ipul Tegaskan Seleksi Sekolah Rakyat Harus Tepat Sasaran
Gus Ipul Tegaskan Seleksi Sekolah Rakyat Harus Tepat Sasaran, Tanpa Titipan dan Bebas Penyimpangan. Foto: Kemensos/Disway
0 Komentar

RADARTASIK.ID— Menjelang penerimaan siswa baru, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan integritas proses seleksi, perlindungan peserta didik, serta percepatan kesiapan sekolah permanen di seluruh Indonesia.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf menegaskan sejumlah poin krusial kepada kepala sekolah, guru, dan wali asuh di seluruh Indonesia.

Penegasan itu disampaikan dalam arahan daring pada Selasa, 14 April 2026, sebagai upaya memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan bebas dari pelanggaran.

Baca Juga:Striker Persija Eksel Runtukahu Dipanggil Timnas Indonesia Usai Bersinar di GBK? Ini HarapannyaAllano Brandon Bawa Persija Bangkit, Ciptakan Satu Gol dan Assist di Laga Penting Lawan Persebaya 

Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan bahwa mekanisme penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui sistem pendaftaran terbuka sebagaimana sekolah pada umumnya.

Menurutnya, proses seleksi justru dilakukan melalui penjangkauan aktif yang berbasis pada data resmi DTSEN, sehingga sasaran program benar-benar mengarah kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Ia menegaskan, Sekolah Rakyat tidak membuka jalur pendaftaran langsung.

Sebaliknya, seluruh proses dilakukan melalui penjangkauan berbasis data agar penerimaan siswa berlangsung objektif dan terukur.

“Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran. Tapi sekolah rakyat melakukan penjangkauan yang berbasis DTSEN,” kata Gus Ipul dikutip dari disway.id.

Lebih jauh, Mensos mengingatkan agar tidak ada ruang sedikit pun bagi praktik titipan maupun intervensi dari pihak manapun.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada upaya menyodorkan nama tertentu, baik dari pejabat pusat maupun daerah, karena hal tersebut berpotensi mencederai tujuan utama program.

Menurut Gus Ipul, bahkan Menteri Sosial, bupati, camat, hingga lurah sekalipun tidak memiliki ruang untuk menitipkan calon siswa. Seluruh proses, kata dia, harus berdiri di atas prinsip integritas dan kepatuhan terhadap data resmi.

Baca Juga:Federico Barba Jaga Api Persib di Puncak Klasemen, Maung Bandung Diminta Tak Kehilangan MomentumAi Ogura dan Jorge Martin Jadi Kejutan Besar dalam Bursa MotoGP 2027 yang Mulai Memanas 

“Tidak perlu titip-titip, tidak perlu menyodor-nyodorkan nama, tidak boleh di antara kita melakukan KKN. Menteri Sosial tidak bisa titip, juga Bupati tidak bisa titip, Camat, Lurah tidak bisa titip,” ujarnya.

Prinsip utama yang ditekankan adalah prioritas bagi kelompok yang paling membutuhkan, terutama masyarakat rentan yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan.

Ia juga menyebut tahapan rekrutmen sebagai titik paling menentukan dalam keberhasilan Sekolah Rakyat.

Karena itu, seluruh unsur penyelenggara diminta waspada terhadap berbagai potensi penyimpangan, mulai dari manipulasi data hingga campur tangan pihak luar.

0 Komentar