TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Godaan terbesar dari sebuah angka adalah saling menunggu. Pemerintah menunggu masyarakat berubah. Masyarakat menunggu pemerintah bergerak. Dunia usaha menunggu kepastian. Sekolah menunggu kebijakan.
Akhirnya semua diam. Sementara waktu—tidak pernah diam. Kota Tasikmalaya tidak punya kemewahan untuk menunggu. Posisi “kedua dari bawah” bukan ruang aman. Itu ruang peringatan.
Maka pertanyaannya, siapa yang harus mulai dulu? Jawabannya: yang paling punya kuasa menggerakkan. Pemerintah. Bukan karena paling benar. Tapi karena punya alat.
Baca Juga:Empat Kantong di Musda Golkar!SDM Kota Tasikmalaya Terendah (2): Efek yang Tidak Terlihat, Tapi Terasa!
Anggaran ada di sana. Kebijakan lahir dari sana. Arah pembangunan ditentukan dari sana. Tapi memulai tidak cukup dengan program. Harus dengan keberanian.
Berani mengubah prioritas. Dari yang terlihat menjadi yang terasa. Dari proyek fisik ke investasi manusia.
Sekolah harus lebih dari sekadar ruang belajar. Ia harus jadi pabrik masa depan. Guru bukan hanya pengajar, tapi penggerak kualitas hidup.
Puskesmas bukan hanya tempat berobat. Tapi benteng pertama kualitas manusia. Dan pelatihan kerja—tidak boleh sekadar formalitas. Harus nyambung dengan kebutuhan industri.
Di sinilah bedanya kota yang melesat dan yang tertinggal. Lihat Kota Bandung. Mereka tidak sempurna. Tapi konsisten. Pendidikan diperkuat. Ekosistem kreatif dibangun. Kesehatan dijaga.
Hasilnya terlihat: 84,66. Bukan angka tiba-tiba. Lalu bagaimana dengan masyarakat Mereka tidak bisa lepas tangan. Karena kualitas SDM bukan hanya urusan negara. Tapi juga budaya. Cara pandang. Etos.
Apakah belajar masih dianggap penting?
Apakah keterampilan terus diasah?
Atau merasa cukup dengan yang ada Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya menentukan masa depan.
Baca Juga:KA Ciremai Tertahan Longsor di Jalur Maswati-SasaksaatSDM Kota Tasikmalaya Terendah Kedua dari Bawah se-Jawa Barat!
Dunia usaha juga tidak boleh hanya menonton. Kalau SDM dianggap belum siap, jangan langsung pergi. Bantu siapkan. Bangun pelatihan. Ciptakan ekosistem.
Karena kota yang kuat bukan hanya hasil pemerintah. Tapi kolaborasi. Masalahnya: kolaborasi itu sulit dimulai kalau tidak ada yang memulai dulu.
Maka kembali ke awal. Pemerintah harus mulai. Cepat. Sebelum angka itu menjadi kebiasaan. Sebelum “kedua dari bawah” terasa normal. Karena kalau sudah normal—itu yang paling berbahaya. (red)