“Nanti visibility study ini harus benar-benar konkret dan bukan pesanan. Harus merepresentasikan kebutuhan akses transportasi di Kota Tasikmalaya,” terangnya.
Dari sisi teknis, rencana pembukaan rute penerbangan tersebut kemungkinan menggunakan skema Minimum Guaranteed Revenue (MGR).
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Sofian Zaenal Mutaqien menambahkan dalam skema kali ini pemerintah daerah diminta menyiapkan dana deposit sebagai jaminan.
Baca Juga:MUI Kota Tasikmalaya Kritik Sistem Tukar Uang Lebaran, Begini KatanyaSerap Aspirasi Warga Pagerageung, Budi Mahmud Saputra Siap Kawal Pembangunan Desa Cipacing
Dana tersebut berfungsi menutup selisih antara pendapatan tiket dengan biaya operasional penerbangan apabila jumlah penumpang tidak mencukupi.
Besaran deposit masih dalam tahap pembahasan. Namun dari gambaran awal yang diterima pemerintah kota, kebutuhan dana diperkirakan berkisar Rp170 juta hingga Rp200 juta untuk satu kali penerbangan.
Rencana tersebut juga telah disampaikan kepada sejumlah pemerintah daerah di sekitar Tasikmalaya. Pemkot Tasikmalaya berharap daerah lain di Priangan Timur ikut berkontribusi dalam skema pembiayaan tersebut. (red/ays)