TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Polemik operasional RSUD Dewi Sartika kembali mengemuka. Sekretaris Umum IKA PMII sekaligus Ketua Generasi Muda NU Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, S.IP, melontarkan kritik keras terhadap manajemen pembangunan dan pelayanan rumah sakit milik Pemerintah Kota Tasikmalaya tersebut.
Myftah menyebut RSUD Dewi Sartika kini lebih pantas disebut sebagai “monumen kegagalan perencanaan dan pembiaran aset publik” ketimbang rumah sakit rujukan yang siap melayani masyarakat.
Ia menanggapi pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, dr Asep Hendra Hendriana, yang mengungkapkan ventilator tidak bisa digunakan karena lama menganggur dan sudah discontinue.
Bagi Myftah, pernyataan itu merupakan pengakuan terbuka atas kelalaian manajerial.
Baca Juga:Kapolda Jabar Ingatkan Asrama Polisi Bojong Kota Tasikmalaya Bukan Kos-Kosan, Tapi AmanahEmpat BPR Dilebur Jadi Satu: OJK Konsolidasikan Perbankan Priangan Timur
“Pelayanan kesehatan bukan sekadar serapan anggaran. Membiarkan alat medis ratusan juta rupiah rusak karena lama tidak dipakai adalah pemborosan uang rakyat. Ini bukti perencanaan yang amatiran,” kata Myftah, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, sejak awal pembangunan RSUD Dewi Sartika, Dinas Kesehatan seharusnya memastikan kesiapan operasional berjalan paralel dengan pembangunan fisik, baik dari sisi SDM maupun peralatan medis.
Ia juga menilai publik patut curiga jika pembangunan RSUD Dewi Sartika hanya berorientasi pada proyek fisik dan pengadaan barang, bukan pada pelayanan cepat dan dekat bagi masyarakat.
“Gedungnya megah, tapi gagap saat harus memberi layanan dasar seperti BPJS. Membeli alat yang kemudian ‘mati’ tanpa pemeliharaan adalah bukti perencanaan yang keliru. Jangan sampai rumah sakit ini hanya jadi gedung mati yang penuh masalah teknis klasik,” ujarnya.
Myftah turut menyoroti sikap DPRD Kota Tasikmalaya yang dinilainya hanya aktif melontarkan sindiran di media, tanpa langkah konkret.
Ia menyinggung sejumlah pernyataan anggota DPRD yang menyebut kondisi RSUD Dewi Sartika sebagai “ironis” atau “rumah sakit besar fungsi kecil”.
Menurutnya, sindiran tidak akan menghidupkan ventilator maupun mendatangkan dokter spesialis.
“DPRD bukan pengamat sosial. Mereka dibayar untuk memastikan eksekutif bekerja dengan benar. Kalau rumah sakit ini sudah berdiri dua tahun tapi belum optimal, di mana fungsi pengawasan selama ini?” tegasnya.