Ia menekankan bahwa kehadiran negara dalam memberikan rekognisi terhadap guru madrasah merupakan sebuah keharusan.
Guru madrasah, menurutnya, bukanlah beban fiskal, melainkan investasi jangka panjang bagi peradaban bangsa.
Karena itu, negara perlu hadir melalui kebijakan yang adil, perlindungan profesi yang memadai, serta jaminan kesejahteraan, terutama bagi guru swasta non-ASN.
Baca Juga:Menhaj Menggagas Program Beras Haji Nusantara untuk Penuhi Pangan Jemaah Haji Indonesia di Tanah Suci Dilatih Eks Persib, Semen Padang Terus Menghentak, Terbaru Kalahkan Persita Tangerang 1-0
“Guru madrasah bukan beban anggaran, tetapi investasi peradaban. Negara perlu hadir melalui kebijakan yang adil, perlindungan profesi, dan kepastian kesejahteraan, khususnya bagi guru swasta non-ASN,” tegas Arskal.
Arskal juga menyoroti pentingnya penyusunan grand design kesejahteraan guru madrasah yang bersifat terukur dan berkelanjutan.
Ia mendorong lahirnya indeks kesejahteraan guru berbasis data yang dapat menjadi rujukan kebijakan, sekaligus penguatan ekosistem madrasah swasta melalui sinergi lintas sektor agar keberlangsungan lembaga dan kesejahteraan guru dapat berjalan beriringan.
Rapat koordinasi yang digelar menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis.
Di antaranya adalah pengetatan validasi data guru madrasah, percepatan sertifikasi bagi guru yang telah memenuhi syarat, penyusunan tahapan pengangkatan PPPK yang lebih jelas, serta penataan regulasi pendirian madrasah swasta dengan kewajiban komitmen yayasan terhadap kesejahteraan guru.
Melalui forum ini, GTK Madrasah kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan kesejahteraan guru secara terencana, berbasis data, dan berkeadilan.
Upaya tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari ikhtiar besar memperkuat mutu pendidikan madrasah, agar pengabdian para guru di ruang-ruang kelas kecil itu berbanding lurus dengan penghargaan dan kepastian yang mereka terima dari negara.