BANJAR, RADARTASIK.ID – Puluhan massa yang mengatasnamakan aliansi masyarakat, mahasiswa, dan pemuda menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Banjar, Sekretariat Daerah (Setda), dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar pada Senin, 2 Juni 2025.
Aliansi tersebut terdiri dari gabungan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ruang Pemuda, serta Karang Taruna Gitamuda Neglasari.
Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh evaluasi terhadap 100 hari kerja Wali Kota Banjar, H Sudarsono dan wakilnya, H Supriana, untuk menuntut pertanggungjawaban terkait hasil kerja pemerintah daerah dalam periode tersebut.
Baca Juga:Pelajar Dibina di Barak Militer, Forum Pemuda Peduli Pendidikan Kota Banjar Sebut Bukan HukumanPelajar Keluyuran Malam? Disdikbud Kota Banjar Gandeng Polisi dan TNI, Orang Tua Jangan Lengah
Massa aksi menyampaikan ketidakpuasan mereka dengan menyerukan berbagai tuntutan yang melibatkan sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, dan supremasi hukum.
Ketegangan sempat terjadi ketika terjadi dorong-dorongan antara massa dan petugas keamanan saat aksi berlangsung, terutama saat mereka mencoba memasuki ruang paripurna DPRD Kota Banjar.
Meskipun demikian, massa berhasil memasuki ruang rapat paripurna untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD.
Ketua Umum HMI Cabang Kota Banjar, Rio Julian Rustandi, menjelaskan, ada lima tuntutan yang disampaikan oleh pihaknya, yang dikenal dengan sebutan Pancakita.
Tuntunan pertama soal pendidikan. Rio menyatakan bahwa belum seluruh anak di Kota Banjar dapat mengakses pendidikan secara optimal, bahkan mahasiswa belum menerima bantuan pendidikan dari pemerintah.
Tuntutan kedua mengangkat masalah ekonomi, di mana Kota Banjar masih menghadapi stagnasi dalam sektor ekonomi tanpa ada peningkatan signifikan dibandingkan sebelumnya.
Ketiga soal kesehatan. Masyarakat masih menghadapi masalah dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, dengan banyak di antaranya yang tidak dapat dijangkau oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sehingga diperlukan perhatian serius dari pemerintah.
Baca Juga:Gotong Royong Bersihkan Saluran Irigasi Dangkal, Warga Batulawang Kota Banjar Wujudkan Ketahanan PanganOpini WTP di Tengah Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD Kota Banjar
Tuntutan keempat berkaitan dengan kondisi infrastruktur, khususnya jalan rusak di Dusun Cipariuk, Desa Neglasari, yang telah terlantar hampir sepuluh tahun tanpa adanya perbaikan dari pemerintah.
Tuntutan terakhir berfokus pada penegakan hukum yang dianggap tidak transparan oleh pihak aparat penegak hukum (APH), yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
”Itu tuntutan kami, dan di 100 hari kerja Wali Kota Banjar dan Wakilnya belum terlihat kerjanya seperti apa,” tegasnya, Senin, 2 Juni 2025.