TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Konferensi PGRI Kota Tasikmalaya Tahap I yang digelar di Sekretariat PGRI Jalan Purbaratu, Senin (26/5/2025), berlangsung panas.
Suasana forum yang semula berjalan kondusif berubah tegang setelah sejumlah perwakilan cabang mempertanyakan transparansi laporan keuangan dan kejelasan status aset organisasi.
Isu paling mengemuka adalah terkait pembangunan gedung Sekretariat PGRI di Jalan Purbaratu.
Baca Juga:Pemkot Tasikmalaya Kembali Raih Opini WTP Kesembilan Berturut-Turut dari BPKCara Naik dan Turun Motor dengan Aman, Panduan Lengkap untuk Penumpang
Ketua PGRI Kota Tasikmalaya, Dodo Agus Nurjaman, dalam penjelasannya menyebut bahwa pembangunan gedung tersebut dibiayai oleh dana talangan sebesar Rp4 miliar dari seseorang yang disebut ingin membaktikan diri kepada PGRI.
“Dana talang itu tidak saya pegang, kota juga tidak ada yang pegang. Tanah ini harganya 14 juta. Siapa yang membeli? Beliau yang bertanggung jawab, apakah saya tahu uangnya? Tidak tahu hanya laporan,” ungkap Dodo.
Namun, permasalahan muncul karena tidak adanya laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut.
Dodo mengaku telah berupaya meminta laporan dari pihak yang memberikan dana, namun hingga kini belum mendapat hasil.
“Untuk itu kami mohon maaf, karena ikhtiar kami siapapun yang ada di sini telah berupaya meminta laporan itu tapi hasilnya nihil. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini saya mohon maaf dan pemakluman sehingga terjadi laporan yang kurang memuaskan,” katanya.
Masalah kepemilikan aset juga mencuat dalam forum. Perwakilan Cabang Kawalu mempertanyakan apakah aset PGRI hanya sebatas bangunan di Jalan Purbaratu, atau masih ada aset lain seperti yang pernah disebut saat Konferensi PGRI tahun 2020 di SMKN 2 Tasikmalaya.
“Waktu konferensi tahun 2020 di SMKN 2, kalau tidak salah kita mempunya tanah di Cibubur. Itu ke mana? Apakah aset yang di Cibubur itu masih aset PGRI atau tidak,” ujar perwakilan PGRI Cabang Kawalu dengan berapi-api.
Baca Juga:Cerita Dibalik Tiga Kendaraan Operasional Pemkot Tasikmalaya: Ulah Birokrat yang Cari Muka!Sekda Menganggarkan, Sekda yang Membantah, Mobdin Bisa Dipakai Dharma Wanita dan PKK!
Selain aset, isu pengelolaan dana juga disorot. Perwakilan dari Cabang PGRI Tawang, Cecep Susilawan, menanyakan apakah ada dana yang dikelola di luar Laporan Pertanggungjawaban resmi yang disampaikan dalam forum.
“Ada yang dikelola lagi tidak pak di belakang pertanggungjawaban hari ini? Buka pada kesempatan ini. Kami tidak butuh uangnya tapi kami pengurus cabang perlu kepastian data penjelasannya,” katanya.