TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Fraksi PPP-PKS DPRD Kabupaten Tasikmalaya meminta evaluasi kinerja terhadap Sekda dibatalkan. Walaupun saat ini sedang menunggu rekomendasi dari Kemendagri RI.
Sekretaris Fraksi PPP-PKS DPRD Kabupaten Tasikmalaya Karom mengatakan, walaupun sudah beberapa tahapan dilakukan dalam evaluasi kinerja sekda. Alangkah baiknya semuanya dibatalkan saja. Apalagi, rekomendasinya pun dari Kemendagri belum kunjung keluar.
“Ya lebih baik dibatalkan saja tahapan evaluasinya,” ujarnya kepada Radar, Senin 5 Mei 2025.
Baca Juga:Komisi II Bersih-Bersih Gebu, Kompleks Setda Kabupaten Tasikmalaya Harus Bersih dan Tertata RapiVillarreal vs Osasuna di Liga Spanyol: Perebutan Tiket Liga Champions
Menurut Karom, eloknya pengisian jabatan sekda ini dilakukan setelah Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya definitif dilantik. Karena yang akan menggunakannya adalah mereka.
“Ya harusnya nunggu Bupati dan Wakil Bupati dilantik, kemudian nanti bisa dilakukan open bidding atau lelang jabatan terbuka. Sehingga bisa memberikan kesempatan kepada pejabat yang jauh lebih berkompeten,” ungkapnya.
Menurut Karom, proses evaluasi yang tengah berlangsung saat ini dinilai tidak transparan dan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan anggota dewan maupun masyarakat.
Ia menilai tahapan-tahapan dalam evaluasi tidak disosialisasikan secara jelas dan terbuka, sehingga publik dan pemangku kepentingan tidak mengetahui sejauh mana proses tersebut berjalan.
Ia mengungkapkan bahwa tahapan akhir yang dimaksud adalah tahap di mana evaluasi telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan tinggal menunggu rekomendasi dari Bupati Tasikmalaya.
Lebih lanjut, Karom menekankan pentingnya figur Sekda yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak, terutama dalam hal harmonisasi antara eksekutif dan legislatif serta mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas.
“Jabatan Sekda itu strategis. Bukan hanya sekadar birokrat, tapi harus bisa menjaga stabilitas politik dan mendukung pembangunan daerah. Maka dari itu, proses penilaiannya pun harus benar-benar terbuka dan akuntabel,” jelasnya.
Baca Juga:Burnley vs Millwall di Championship: Jaga Peluang Juara, Tempel Ketat Leeds UnitedPlymouth vs Leeds United di Championship: Gelar Juara di Depan Mata
Sebagai wakil rakyat, Karom merasa bertanggung jawab menyuarakan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa setiap proses dalam pemerintahan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip good governance.
“Saya hanya ingin proses ini lebih terbuka dan objektif. Jika memang kinerja Sekda perlu dievaluasi, lakukan dengan mekanisme yang benar melalui open bidding, agar tidak ada kecurigaan atau prasangka,” pungkasnya. (ujg)