RADARTASIK.ID – Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang tengah menantikan pencairan bansos Kartu KKS, khususnya untuk program bansos PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2025.
Mengingat bantuan tahap pertama telah disalurkan, kini muncul pertanyaan kapan pencairan tahap berikutnya akan dilakukan.
Proses ini sangat bergantung pada verifikasi data DTSEN, yang saat ini masih berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia.
Penyaluran Bantuan Berdasarkan Data DTSEN
Baca Juga:KA Pasundan Lebaran: Pilihan Mudik Ekonomis, Hadir Mulai 21 Maret 2025, Tarif Mulai Rp 88.000
Menurut informasi yang disampaikan di kanal Diary Bansos, pencairan bantuan sosial pada tahun 2025 akan lebih ketat karena data penerima kini menggunakan basis DTSEN, bukan lagi DTKS.
Proses ini bertujuan agar bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat dan membutuhkan.
Pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia sedang melakukan ground check terhadap data penerima. Proses ini membagi KPM ke dalam tiga kategori utama:
NIK tidak aktif (2,4 juta penerima)
Inclusion error (4,9 juta penerima yang tidak seharusnya mendapat bantuan)
Exclusion error (4,9 juta penerima yang layak tapi belum terdaftar)
Dengan total 12,2 juta penerima yang disurvei, hasilnya akan menjadi dasar penyaluran bansos tahap kedua.
Jadwal Pencairan dan Mekanisme Penyaluran
Berdasarkan jadwal tahunan, pencairan bansos dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Untuk tahap kedua, diperkirakan bantuan akan cair antara April hingga Juni 2025, tergantung pada proses verifikasi yang dilakukan.
Setelah survei DTSEN selesai pada akhir Maret, persiapan pencairan dilakukan pada April, dan dana kemungkinan mulai disalurkan pada Mei atau Juni.
Untuk KPM yang terdaftar, bantuan akan dikirim melalui kartu KKS atau PT Pos Indonesia.
Baca Juga:
Namun, bagi yang belum terverifikasi atau memiliki masalah dengan data NIK, pencairan bisa mengalami keterlambatan atau bahkan dihentikan.
Program Bansos Presiden dan Evaluasi Penerima
Pada Program Bansos Presiden, evaluasi penerima sangat ditekankan agar bantuan tepat sasaran.
Mereka yang sudah dianggap cukup sejahtera berdasarkan survei DTSEN berisiko tidak lagi menerima bantuan pada tahap kedua. Evaluasi mencakup beberapa faktor, seperti:
Aset yang dimiliki (bergerak maupun tidak bergerak)
Penghasilan dan jenis pekerjaan
Riwayat kesehatan dan kondisi sosial ekonomi