TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Semenjak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, polisi Gerindra Dedi Mulyadi langsung membuat langkah-langkah berani dalam hal penegakan regulasi. Hal ini diharapkan bisa dilakukan juga oleh Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan dalam hal menjaga ketertiban.
Jalan HZ Mustofa sebagai salah satu potret wajah Kota Tasikmalaya bisa menjadi titik awal pembuktian keberanian Viman. Pasalnya jalur tersebut selalu menjadi lapak untuk pedagang musiman menjelang lebaran.
Salah seorang tokoh warga, Asep WK mengatakan bahwa aksi-aksi berani Dedi Mulyadi sangat diharapkan bisa dilakukan juga oleh Viman. Terlebih keduanya berasal dari partai Gerindra, yang bisa dibilang merupakan partai pemenang. “Kita lihat saja, apa keberanian Dedi Mulyadi akan diikuti oleh Viman juga,” ungkapnya kepada Radar, Minggu (9/3/2025).
Baca Juga:Emang Berani? Ketegasan di Jalan HZ Mustofa Jadi Pertaruhan Kehormatan Pemkot TasikmalayaPolisi Selidiki Kasus Dugaan Penusukan Penjual Bakso di Jalan Sewaka Kota Tasikmalaya
Menurutnya, ketegasan pemerintah dalam hal pedagang yang mengganggu ketertiban sangat penting. Untuk menjaga harga diri pemerintah itu sendiri agar tetap dihormati masyarakat. “Kalau ternyata tidak bisa tegas, dari mana lagi kehormatan pemerintah,” terangnya.
Apalagi menurutnya saat ini dia melihat pemerintah tidak punya kehormatan, bahkan di hadapan Pedagang Kaki Lima. Terbukti dengan perselisihan petugas Satpol PP Kota Tasikmalaya dan pedagang cilor di pedestrian jalan Cihideung. “Itu bukti pemerintah tidak punya kehormatan lagi, coba kalau sejak awal tegas,” ucapnya.
Asep pun merasa prihatin dengan petugas Satpol PP yang seolah dihinakan oleh pimpinannya sendiri. Pasalnya mereka ditugaskan berjaga di jalan, namun tidak untuk melakukan penertiban. “Kan kasihan, mereka ditugaskan di jalan tapi seolah hanya pajangan saja,” katanya.
Tanpa ketegasan menurutnya permasalahan tersebut akan terus berlanjut. Karena sudah muncul stigma bahwa Pemkot Tasikmalaya tidak akan bertindak meskipun ada pedagang yang melapak di trotoar atau Jalan HZ Mustofa. “Karena dari mulut ke mulut saling memberi informasi, di Kota Tasikmalaya hal seperti itu akan dibiarkan,” imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Wahid mengatakan pemerintah sudah seharusnya mengambil sikap tegas ketika ada aktivitas yang menimbulkan gangguan. Terlebih jika gangguan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak. “Jangan sampai ada anggapan pemerintah kalah oleh warga yang bersalah secara aturan,” ungkapnya.