“Mau tidak mau, kita harus siap dengan efisiensi anggaran. Tapi jujur saja, kalau dipotong terus, ya makin sulit buat jalanin program. Kita sih nurut kebijakan, tapi mudah-mudahan ada solusi biar layanan ke masyarakat tetap optimal,” kata seorang pejabat berambut putih itu.
Topik tersebut sepintas juga dibahas, saat Viman-Diky berdialog dengan massa aksi.
“Pak Viman ini kan banyak kelebihannya. Semua kadis-kadis ingin dilihat sama bapak. Kita bisa sebutkan mana kadis yang memang benar kerja, mana yang cuman caper, mana yang asal-asalan kerjanya. Coba bapak panggil mereka semua ke sini. Bapak kan wali kotanya. Sekda juga ada. Panggil mereka untuk kesini!” Teriak Deden, massa aksi PMII.
Baca Juga:Kemendagri Siap Bantu Anggaran PSU Daerah Tapi dengan Catatan Sebagai BerikutKasus Pertamax Oplosan: Konsumen Kecewa, Penjualan Anjlok
Sementara itu, Viman pun menyebutkan satu persatu kepala dinas yang hadir duduk di belakangnya. Kendati demikian tak semua hadir di waktu yang bersamaan. Tampak Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, sibuk dengan ponselnya diketahui tengah menghubungi ‘anak buahnya’ yang sudah pulang duluan.
“Tadi memang ada beberapa kepala dinas yang harus menyelesaikan pekerjaan mereka. Tapi di sini ada pak Sekda mewakili, ada saya, ada pak Diky mewakili juga teman-teman OPD yang tidak bisa hadir di hadapan sahabat-sahabat,” kata Viman menyela.
Soal wacana bongkar-pasang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ia tak bicara banyak. Viman mengisyaratkan, bakal pilih orang yang tepat di posisi yang tepat.
“Kami ingin pemerintahan ada reformasi birokrasi. Dan meritokrasi adalah jawaban. Bagaimana kita bisa menyesuaikan kompetensi. Menempatkan orang tepat di posisi yang tepat. Pemerintahan kota tasik ke depan adalah pemerintahan yang terbuka, tidak antikritik,” ujar dia.
Tuntutan massa aksi ada 10 poin, yang ditandatangan langsung oleh Viman di atas materai. Poin-poin tersebut di antaranya menyinggung soal kekosongan jabatan kepala OPD.
“Reformasi birokrasi harus diwujudkan, melihat dari kondisi pemerintahan Kota Tasikmalaya hari ini sangat carut marut. Ada 8 kepala OPD yang kosong sehingga mengakibatkan beberapa kepala OPD dan beberapa perangkat yang ada di Pemkot menjadi korban rangkap jabatan,” kata koordinator lapangan aksi, Agus Salim. (Ayu Sabrina)