TASIKMALAYA. RADARTASIK.ID – Warga Cilamajang Kecamatan Kawalu menuntut kompensasi dari pemerintah atas berdirinya Rumah Sakit Dewi Sartika. Masyarakat setempat harus diberdayakan juga dengan keberadaan fasilitas kesehatan tersebut.
RSUD Dewi Sartika yang berlokasi di Jalan Cibeuti Cilamajang Kecamatan Kawalu kini sudah berdiri dan direncanakan beroperasi dalam waktu dekat. Kendati demikian, Dinas Kesehatan sebagai OPD penanggungjawab harus berurusan dulu dengan warga setempat.
Hari MInggu kemarin warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Cilamajang (Formaci) berembug membahas keberadaan rumah sakit. Mereka sepakat keberadaannya harus bisa memberikan kemanfaatan untuk warga di samping pelayanan kesehatan.
Baca Juga:Pasangan Yanto-Amin Dapat Restu Ponpes Idrisiyyah di Pilkada Kota Tasikmalaya, Jamaah dan Alumni DikerahkanBelum Aman! Perbaikan Berkas Pencalonan Kandidat Pilkada Kota Tasikmalaya Bakal Diperiksa Lagi
Koordinator dari Formaci, Fikri Dikriansyah mengatakan bahwa lahan yang digunakan pembangunan rumah sakit sebelumnya merupakan hasil swadaya warga. Hal itu ketika statusnya masih Kabupaten Tasikmalaya, di mana lahan itu merupakan tanah carik desa.
“Dulunya tanah carik desa, tapi dibeli hasil udunan warga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Cilamajang,” ucapnya kepada Radar, Selasa (10/9/2024).
Pasca pemekaran, lahan carik tersebut secara otomatis menjadi aset pemerintah kota. Namun tetap mendukung kesejahteraan warga karena berbentuk sawah dan dikelola oleh masyarakat. “Jadi masih tetap menunjang kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Ketika lahan tersebut dijadikan rumah sakit, tentunya kemanfaatan untuk warga secara langsung menjadi hilang. Maka dari itu warga mengambil langkah untuk menuntut Dinkes bisa tetap memberdayakan masyarakat sekitar untuk operasional rumah sakit. “Kami tidak menuntut soal lahannya, tapi kami ingin warga setempat bisa diserap untuk tenaga kerjanya,” katanya.
Pihaknya pun berencana melakukan audiensi baik melalui DPRD atau ke Dinas Kesehatan langsung. Untuk menyampaikan aspirasi tersebut dengan harapan bisa dipenuhi. “Kalau tidak didengar ya kita akan menyiapkan langkah lain,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat bisa dimintai tanggapannya. Ketika dihubungi melalui pesan singkat dan telepon, pejabat eselon 2 itu belum memberikan respons.(rga)