Dengan data penduduk miskin ekstrem tersebut, berharap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bisa bergerak cepat membuat kebijakan untuk pengentasan miskin ekstrem. Mengingat, pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen di tahun 2024.
“Bupati Tasikmalaya ketika ingin mencapai target zero kemiskinan ekstrim bisa saja. Tentunya dengan memberikan kebijakan bantuan-bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan tepat sasaran sesuai data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tasikmalaya,” ujarnya.
Sedangkan untuk data kemiskinan ekstrem pada 2023 sebentar lagi akan rilis. Kemungkinan akan kombinasi Susenas maret 2023 dengan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Baca Juga:Jengkel Anak Main Judi Slot, Ibu Rumah Tangga di Kabupaten Tasikmalaya Nekad Akhiri HidupNelayan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Syukur Laut, Ini Harapannya
Terpisah, Sekdis Dinas Sosial PMDP3A Kabupaten Tasikmalaya Eli Hendalia menyampaikan data terakhir keluarga miskin yang di feedback pusat Data informasi kementrian atau Pusdatin 224.000 keluarga. Oleh karenanya dalam upaya nol kan kemiskinan ekstrem tersebut, sudah terinventarisir dengan tercover PKH, BPNT, PBI, dan sisanya oleh APBD.
“Alhamdulillah bupati sangat konsen tentang penanganan kemiskin ekstrem di Kabupaten Tasikmalaya,” katanya, menjelaskan.
Sedangkan untuk Universal Health Coverage (UHC) atau sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Untuk tahun ini sudah mencapai kurang lebih 75 persen terdaftar BPJS Kesehatan.
“Terget kita sampai akhir tahun ini kalau bisa di atas 80 persen terdaftar BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Dalam mencapai target tersebut, pihaknya melakukan pengusulan penambahan kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN untuk masyarakat miskin Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan untuk yang mampu melakukan pengaktifan BPJS Kesehatan secara mandiri.
“Jumlah warga tercover JKN KIS saat ini ada 700 000 orang. Kini Sedang proses untuk pengajuan kembali JKN PBI APBN di 470.000,” katanya. (riz)