TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Jumlah komputer yang akan dibeli melalui bantuan provinsi senilai Rp 39 miliar tidak sampai 840 unit. Namun pengadaan dari bantuan tersebut bukan hanya untuk komputer saja.
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya menerangkan bantuan provinsi Rp 30 miliar tersebut untuk menunjang Asessment Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Artinya pengadaan dari bantuan anggaran tersebut bukan hanya unit komputer saja.
“Bukan hanya komputer, tapi ada paket perangkat lainnya,” ungkapnya kepada usai rapat di SD LN Pahlawan, Jumat (9/8/2024).
Baca Juga:Viman Senang, Dicky Siap! Ngopi Bareng Jadi Sinyal Pemaketan Pasangan Pilkada Kota TasikmalayaPendaftaran Tinggal 18 Hari Lagi, Kandidat Pilkada Kota Tasikmalaya Masih Jomblo di Bulan "Perkawinan"!
Salah satunya layar digital sejenis smart TV ukuran besar untuk menunjang pembelajaran. Secara harga, perlengkapan tersebut jauh lebih mahal dari TV. “Sejenis layar digital, ukurannya besar,” ujarnya.
Ada juga set perlengkapan smart proyektor, yang juga harganya bisa puluhan juta. Teknologi itu juga menjadi penunjang ANBK di SD yang mendapat bantuan. “Jadi proyektor, tapi bisa touch screen,” ucapnya sambil menunjukan contoh yang ada di SDN Pahlawan.
Soal spesifikasi dan harga komputer yang akan diberikan untuk sekolah, Indra menyebut hal itu variatif. Pasalnya untuk penggunaan siswa dan pembimbing spesifikasinya berbeda. “Kalau server komputernya lebih bagus,” terangnya.
Untuk jumlahnya totalnya sendiri, dia mengaku tidak memegang datanya. Akan tetapi bantuan tersebut ditujukan untuk 70 sekolah dengan jumlah variatif, tidak sampai 840 unit. “Ada yang 1 unit, paling banyak itu 12 unit,” katanya.
Soal pelajaran TIK siswa SD yang penggunaannya tidak membutuhkan kimputer canggih, menurutnya tidak demikian. Pasalnya Disdik ingin mengenalkan teknologi komputer sejak dini kepada siswa. “Di sebagian SD swasta sudah diterapkan, SD negeri juga harus bisa bersaing,” tuturnya.
Dari penjelasnnya itu, pihaknya berharap publik tidak salah paham dengan bantuan Rp 30 miliar tersebut. Sehingga menilai bantuan pengadaan sarana penunjang AMBK itu dianggap tidak wajar. “Ini kan bukan hanya komputer saja,” imbuhnya.
Sebelumnya, Akademisi Institut Agama Islam (IAI) Tasikmalaya Dr H Ajang Ramdani MPd menilai Disdik harus transparan dalam penggunaan bantuan Rp 30 miliar itu. Dari mulai jumlah unit sampai dengan spesifikasi komputer yang dibeli. “Rp 30 miliar bukan anggaran yang kecil,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (8/8/2024).