Potensi Kekacauan di Pesta Demokrasi

Potensi Kekacauan di Pesta Demokrasi
DISKUSI. Presidium KAHMI Tasikmalaya berembuk untuk membuat pernyataan sikap terkait fenomena yang terjadi menjelang tahun politik, Kamis (6/10/2022). I stimewa
0 Komentar

TASIK, RADSIK – Menghadapi momen politik, persoalan-persoalan sepele bisa melebar dan membesar. Pemerintah harus mampu mencegahnya dengan penyelesaian berbagai persoalan yang bisa menjadi pemicu.

Dewasa ini berbagai peristiwa yang menjadi sorotan publik terjadi baik di tingkat lokal, maupun nasional. Dari mulai tragedi Kanjuruhan, pelanggaran aparat hukum dan berbagai permasalahan di masyarakat lainnya.

Kondisi ini membuat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tasikmalaya bersuara melalui pernyataan sikap yang diterbitkan, Kamis, 6 Oktober 2022. Secara umum ada lima poin pernyataan sikap.

Baca Juga:Tak Puas dengan Istri, Anak Jadi KorbanPenyesalan Panggung

[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]

Secara ringkasnya, KAHMI mengungkapkan bela sungkawa atas tragedi kanjuruhan dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan atas peristiwa itu.

KAHMI meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku vandalisme demokrasi yang berpotensi merusak kerukunan dan ketertiban.

Penegak hukum segera melakukan tindakan tegas dan mengadili pelaku-pelaku perusak lingkungan yang mengakibatkan kerusakan dan bencana alam. Juga, menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum, penyakit masyarakat secara tuntas tanpa pandang bulu.

Terakhir, KAHMI Tasikmalaya mengajak masyarakat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menjunjung tinggi kerukunan, harmoni dalam berbangsa dan bernegara.

Koordinator Presidium KAHMI Tasikmalaya Zenzen Jaenudin SAg mengatakan sikap tersebut didasari karena kekhawatiran akan terjadinya kekacauan di masyarakat. Pasalnya menjelang momen politik, segala persoalan bisa memiliki daya ledak yang tidak bisa disangka-sangka. ”Persoalan kecil pun bisa melebar dan menimbulkan konflik horizontal,” ucapnya.

Maka dari itu, pemerintah dan instansi-instansi berwenang harus bergerak. Jangan sampai ada kesan perbaikan yang pada akhirnya menjadi celah munculnya konflik. ”Segala bentuk pelanggaran harus dituntaskan untuk mencegah persoalan yang lebih besar,” ujarnya.

Baca Juga:Perajin Batik Sukapura Terus BerinovasiLaporkan Dugaan Korupsi Bankeu

Di Kota Tasikmalaya, saat ini muncul berbagai persoalan dari mulai vandalisme, berandalan bermotor dan juga penyakit masyarakat. Bahkan bencana alam pun berindikasi adanya pelanggaran dari pembangunan yang tidak sesuai ketentuan. ”Masalah-masalah seperti ini tidak bisa dianggap sepele, apalagi ketika menghadapi eskalasi politik,” tuturnya.

Begitu juga peristiwa dan kasus di tingkat nasional, menurut dia, hal itu juga patut diperhitungkan. Pasalnya tidak menutup kemungkinan bakal merembet ke daerah. ”Jangan menganggap kejadian di luar tidak berdampak ke kita, peristiwa di stadion pun reaksinya di mana-mana,” katanya. (rga)

0 Komentar