TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sistem pengelolaan pajak dan retribusi di Kota Tasikmalaya dinilai masih banyak yang menggunakan cara-cara konvensional.
Hal ini dipandang sebagai kelemahan oleh Pemerhati Kebijakan Anggaran Nandang Suherman.
Pengelolaan pajak dan retribusi secara konvensional rawan terhadap berbagai kesalahan.
Mulai dari tidak tertariknya pajak hingga potensi tidak disetorkannya perolehan pajak ke kas daerah.
Baca Juga:Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Lebih dari Sekadar Pendamping SuamiKeinginan Pemkot Tasikmalaya Buka Rute Kereta Api Tasik-Jakarta Belum Direspon PT KAI
Nandang berpendapat pengelolaan pajak dan retribusi yang kurang baik akan mengganggu roda pembangunan. Sebab itu diperlukan evaluasi pada sektor pendapatan.
“Karena yang krusial dihadapi itu, selain kemiskinan, stunting, tata kota, ya itu optimalisasi pendapatan. Kita harap hal itu (evaluasi, red) dilakukan untuk menjawab problem yang dihadapi secara faktual,” kata Nandang kepada Radar, Selasa (16/1/2024).
Menurutnya, dinas penghasil mematok sendiri target pendapatan yang pada kenyataannya tidak terkejar di beberapa sektor.
Dia juga menekankan para wakil rakyat harus mulai serius menyoroti potensi pendapatan asli kota yang secara kasat mata begitu mudah terlihat.
“Penerapan tapping box juga kan tidak menyeluruh. Lagian namanya mesin. Kalau pengawasan minim kan bagaimana usernya dalam menggunakan. Sudah terlalu rendah, akhirnya capaian juga rendah. Dewan harus hitung-hitungan targetnya yang lebih scientific lah, jangan berbasis kira-kira,” telaah Pengajar Sekolah Politik Anggaran (Sepola) Perkumpulan inisiatif itu.
Menurut Nandang, ayat pajak yang relatif kecil seperti restoran, menara seluler, terkesan tidak serius.
Di sisi lain, sumber yang paling besar mulai PBB, BPHTB, Penerangan Jalan pun pengelolaannya ternyata masih belum kelihatan serius.
Baca Juga:Tak Lagi Nyaman, Berjalan di Trotoar Kota Tasikmalaya Kini Makin Banyak RintangannyaPemkot Tasikmalaya Ingin Manfaatkan Aset Milik Kabupaten Sebagai Penghasil PAD, Boleh Gak Ya?
“Maka kredibilitas harus dibangun tinggi. Bisa dipercaya publik ketika pemimpinya contohkan, petugasnya contohkan, rakyat biar percaya karena melihat perilaku atau alokasi budget yang diluar kewajaran publik,” tuturnya.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi menekankan supaya dinas pengelola pajak dan retribusi mulai mengoptimalkan pendekatan transaksi secara digital.