TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyuarakan keprihatinan mereka terhadap dugaan adanya pungutan liar (pungli) di objek wisata Pantai Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah.
Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar, Fahmi Muzaki, mengungkapkan bahwa masih adanya pungli di objek pariwisata sangat disayangkan oleh pihaknya.
Menurut Fahmi, isu ini menjadi perhatian serius bagi Komisi IV. ”Di tempat pariwisata tidak boleh ada pungli dalam bentuk dan alasan apapun,” ujar Fahmi kepada Radartasik.id, Senin, 24 Juni 2024.
Baca Juga:Terkuak! SMAN 3 dan 5 Bandung Diskualifikasi 31 Calon Siswa PPDBLuar Biasa! Pelatihan Safety Riding DAM Ubah Siswa SMK Assalaam Kabupaten Bandung Jadi Duta Keselamatan
Fahmi menekankan bahwa tanggung jawab untuk menjaga tempat pariwisata tidak hanya berada pada pemerintah daerah melalui dinas terkait, tetapi juga pada masyarakat setempat.
Pariwisata, lanjutnya, menjadi indikator kebahagiaan warga Tasikmalaya.
Ia menjelaskan bahwa pariwisata bertujuan memberikan pelayanan dan pengalaman yang menyenangkan bagi pengunjung, terutama jika tempat tersebut milik pemerintah.
Sebagai anggota DPRD, Fahmi berharap agar praktik pungli tidak lagi terjadi di tempat pariwisata manapun.
Untuk itu, dia mendorong Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan pembinaan dan inventarisasi terhadap pekerja, pegawai, maupun petugas yang ada di objek wisata.
Langkah ini diharapkan dapat mencegah kerugian yang dialami pengunjung akibat pungli.
Fahmi juga mengusulkan agar setiap titik pariwisata dilengkapi dengan CCTV, jika penerapan tiket elektronik belum memungkinkan.
Menurut dia, keberadaan CCTV atau kamera pengawas sangat penting untuk memastikan kegiatan para petugas dapat terpantau dan terinventarisasi dengan baik.
Baca Juga:Pedagang di Pasar Banjar Khawatir Didepak Pemerintah, Hak Huni untuk Kios Kelas 1 Tidak Berlaku LagiAksi Sosial Daya Group, Hewan Kurban Disalurkan ke Seluruh Penjuru Bandung
Ia menambahkan bahwa pariwisata merupakan program dan perhatian serius pemerintah, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan wisatawan harus optimal.
Fahmi menegaskan pentingnya menciptakan pariwisata yang aman, tertib, dan memberikan kesan positif bagi wisatawan. Pemerintah harus siap menyambut wisatawan tanpa adanya pungli di lapangan.
Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadikan pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya lebih baik dan bebas dari pungli. (Radika Robi Ramdani)