Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh positif terealisasi sebesar Rp 2,29 miliar atau 8,63% dari target tahun 2023. Realisasi Bea Masuk sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp 185,53 juta atau 85,5% dari target. Realisasi Cukai sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp 2,1 miliar atau 7,99% dari target. Penerimaan Cukai terbesar berasal dari Hasil Tembakau sebesar Rp 2,02 miliar. Selain sebagai Revenue Collection, keberadaan KPPBC juga bertindak selaku Industrial Assistance & Trade Facilitation dan Community Protection.
Kinerja PNBP tumbuh positif terealisasi sampai 31 Januari 2023 mencapai Rp 166,85 juta atau tumbuh sebesar 2,32% dari periode yang sama tahun 2022. Penerimaan PNBP lainnya adalah PNBP Piutang Negara sebesar Rp 437,73 ribu dan PNBP Aset sebesar Rp 48,34 juta dimana tercatat nilai buku Barang Milik Negara sebesar 12,67 triliun.
Kerja keras APBN melalui Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2023, realisasi Belanja Negara di Priangan Timur meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 94,29 miliar atau 4,73% dari pagu alokasi, Belanja Barang sebesar Rp 19,74 miliar atau 1,83% dari pagu, alokasi dan Belanja Modal sebesar Rp 2,36 miliar atau 0,2% dari pagu alokasi.
Baca Juga:Daya Adicipta Motora Ikut Mencerdaskan Anak BangsaSMPN 1 Kota Tasikmalaya Tampilkan Karya Seni Budaya di NAC
Sementara belanja TKD yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah dan Program Pembiayaan Ultra Mikro hingga 31 Januari 2023 sebagai berikut, untuk TKD sebesar Rp 709,65 miliar atau 6,69% dari pagu alokasi. TKD yang sudah disalurkan terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp23,39 miliar dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 686,27 miliar. Sedangkan Realisasi program Pembiayaan Ultra Mikro hingga 31 Januari 2023 mencapai Rp 2,56 miliar kepada 566 debitur.
Secara umum kinerja APBN di Priangan Timur sampai dengan 31 Januari 2023 cukup baik, dari pendapatan yang tumbuh maupun optimalisasi belanja yang tetap terjaga. Dengan dukungan kinerja APBN yang baik tersebut, diharapkan perekonomian Periangan Timur selama tahun 2023 dapat meningkat.
Namun demikian potensi risiko tetap perlu diwaspadai serta dimitigasi untuk menjaga peran APBN sebagai shock absorber agar tetap sehat dan optimal dalam menghadapi ancaman dan risiko global yang berkepanjangan akibat lonjakan inflasi, volatilitas harga komoditas, isu geopolitik, serta potensi resesi yang berpotensi mempengaruhi capaian ekonomi di daerah. (rls)