RADARTASIK.ID – Dalam rangka peningkatan sinergi Kemenkeu Satu di wilayah Priangan Timur Jawa Barat sebagai Regional Chief Economist di daerah, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi bersama bertempat di Ruang Rapat Lantai II KPPN Tasikmalaya, Rabu (15/2/2023).
Rapat Koordinasi Kemenkeu Satu dihadiri oleh para pimpinan instansi Kantor Pelayanan Vertikal Kementerian Keuangan diantaranya KPPN Tasikmalaya, KPKNL Tasikmalaya, KPP Pratama Tasikmalaya, KPP Pratama Ciamis dan KPPBC Tasikmalaya.
Tindak lanjut dari pertemuan tersebut telah disepakati untuk menyusun dan menyampaikan Rilis APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) mulai periode per 31 Januari 2023 untuk tingkat regional sebagai wujud dari sinergi Kemenkeu Satu di wilayah Priangan Timur.
Baca juga: Daya Adicipta Motora Ikut Mencerdaskan Anak Bangsa
Kemenkeu Satu Priangan Timur melakukan Rilis di awal tahun 2023 ini sebagai upaya memberikan informasi kinerja APBN Lingkup Kemenkeu Satu Priangan Timur baik dari sisi pendapatan dan pengeluaran sampai dengan periode 31 Januari 2023.
Kemenkeu Satu Priangan Timur meliputi KPPN Tasikmalaya, KPP Pratama Tasikmalaya, KPPBC Tasikmalaya, KPKNL Tasikmalaya, KPP Pratama Ciamis, KPPN Garut dan KPP Pratama Garut. Wilayah kerja Kemenkeu Satu Priangan Timur mencakup wilayah 6 pemerintah daerah yaitu; Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Garut.
Kinerja penerimaan pajak tumbuh positif, sejalan dengan pemulihan ekonomi. Penerimaan Pajak lingkup Priangan Timur sampai 31 Januari 2023 sebesar Rp 82,13 miliar (4,9% dari target tahun 2023 atau tumbuh 26,11% (yoy).
Pajak jenis PPh sebesar Rp 51,25 miliar (6,18% dari target tahun 2023 atau tumbuh negatif 3,67% (yoy). Secara kumulatif jenis pajak PPN dan PPnBM, yang mencatat pertumbuhan positif dan lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Secara sektoral, sektor yang berkontribusi besar dalam penerimaan pajak berasal dari Perdagangan Besar dan Eceran kemudian diikuti Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib.
Sedangkan sektor yang tumbuh besar yaitu sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib. Penerimaan berdasarkan per jenis Wajib Pajak terdiri dari Orang Pribadi Rp 24,14 miliar dan Badan Rp 34,53 miliar. Sedangkan berdasarkan per jenis PPM Rp 55,64 miliar, PKM Rp 8,95 miliar, Bendahara Rp 20,05 miliar dan Extra Effort Rp 16,74 miliar.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh positif terealisasi sebesar Rp 2,29 miliar atau 8,63% dari target tahun 2023. Realisasi Bea Masuk sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp 185,53 juta atau 85,5% dari target. Realisasi Cukai sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp 2,1 miliar atau 7,99% dari target. Penerimaan Cukai terbesar berasal dari Hasil Tembakau sebesar Rp 2,02 miliar. Selain sebagai Revenue Collection, keberadaan KPPBC juga bertindak selaku Industrial Assistance & Trade Facilitation dan Community Protection.
Kinerja PNBP tumbuh positif terealisasi sampai 31 Januari 2023 mencapai Rp 166,85 juta atau tumbuh sebesar 2,32% dari periode yang sama tahun 2022. Penerimaan PNBP lainnya adalah PNBP Piutang Negara sebesar Rp 437,73 ribu dan PNBP Aset sebesar Rp 48,34 juta dimana tercatat nilai buku Barang Milik Negara sebesar 12,67 triliun.
Kerja keras APBN melalui Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2023, realisasi Belanja Negara di Priangan Timur meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 94,29 miliar atau 4,73% dari pagu alokasi, Belanja Barang sebesar Rp 19,74 miliar atau 1,83% dari pagu, alokasi dan Belanja Modal sebesar Rp 2,36 miliar atau 0,2% dari pagu alokasi.
Sementara belanja TKD yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah dan Program Pembiayaan Ultra Mikro hingga 31 Januari 2023 sebagai berikut, untuk TKD sebesar Rp 709,65 miliar atau 6,69% dari pagu alokasi. TKD yang sudah disalurkan terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp23,39 miliar dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 686,27 miliar. Sedangkan Realisasi program Pembiayaan Ultra Mikro hingga 31 Januari 2023 mencapai Rp 2,56 miliar kepada 566 debitur.
Secara umum kinerja APBN di Priangan Timur sampai dengan 31 Januari 2023 cukup baik, dari pendapatan yang tumbuh maupun optimalisasi belanja yang tetap terjaga. Dengan dukungan kinerja APBN yang baik tersebut, diharapkan perekonomian Periangan Timur selama tahun 2023 dapat meningkat.
Namun demikian potensi risiko tetap perlu diwaspadai serta dimitigasi untuk menjaga peran APBN sebagai shock absorber agar tetap sehat dan optimal dalam menghadapi ancaman dan risiko global yang berkepanjangan akibat lonjakan inflasi, volatilitas harga komoditas, isu geopolitik, serta potensi resesi yang berpotensi mempengaruhi capaian ekonomi di daerah. (rls)