TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Lurah-lurah menilai 6 PJU masih kurang untuk mencukupi kebutuhan di wilayahnya. Dishub perlu melakukan penambahan alokasi karena penerangan dinilai berdampak pada kerawanan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Sejauh ini pemasangan PJU atau Penerangan Jalan Umum kerap diposisikan di jalan raya. Padahal, kebutuhan penerangan juga diperlukan di jalan-jalan lingkungan demi keamanan dan kenyamanan.
Sejumlah Lurah di Kota Tasikmalaya sudah menginventarisir kebutuhan PJU di wilayahnya. Kebutuhan PJU sendiri bukan sebatas penerangan jalan, namun dipercaya bisa meminimalisir tindak kejahatan.
Baca Juga:H M Yusuf Minta Ini Saat Menghadiri Peresmian Masjid di MangkubumiSoal Aksi Begal di Jalan Letnan Harun Tasikmalaya, Aktivis : Penghinaan!
Seperti diungkapkan Lurah Sukanagara Kecamatan Purbaratu Hendih Junaedi yang mengatakan alokasi 6 tiang dinilai belum cukup. Setelah diperhitungkan, setidaknya wilayah kerjanya membutuhkan 20 PJU. “Ya masih kurang kalau 6, minimal ada sekitar 20 PJU,” terangnya kepada Radartasik.id.
Selain itu, kebutuhan PJU juga bukan sekadar di jalan raya saja. Pasalnya warga juga membutuhkan penerangan di jalan-jalan lingkungan. “Termasuk di jalan ke TPU, karena kalau ada pemakaman malam hari warga jadi kesulitan,” ujarnya.
Kondisi yang gelap area jalan yang gelap, kata Hendih, terbilang rawan. Tentunya hal ini menjadi salah satu beban pemerintah untuk bisa mencegah hal tersebut. “Kalau kondisi terang kan bisa meminimalisir kejahatan dan perilaku negatif,” ucapnya.
Hal serupa juga diungkapkan Lurah Karikil Kecamatan Mangkubumi Hendra Yogaswara yang mengaku sudah mendapat informasi mengenai pemasangan PJU. Menurutnya 6 titik dinilai masih kutang jika melihat sisi kebutuhan. “Kami butuh sekitar 18 lagi, kalau 6 masih kurang,” ujarnya.
Kebutuhan tersebut merupakan hasil monitoring yang dikolaborasikan dengan permintaan warga. Khususnya di titik-titik rawan yang butuh penerangan. “Ada di tikungan dekat lapang, di situ terbilang rawan,” ujarnya.
Dari 18 titik yang akan diajukan, dia belum bisa menjamin berapa yang akan dipenuhi. Namun dia berharap Diahub bisa mempertimbangkan urgensi atau kerawanan. “Untuk mengantisipasi kejahatan juga,” katanya.(*)