TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya geram dengan sikap Pemerintah Kota Tasikmalaya yang tak menggubris suara masyarakat dan dewan. Terutama berkaitan persoalan birokrasi yang saat ini mengambang.
Antara lain soal Kadishub yang sudah hampir satu tahun tidak ngantor, pejabat nyabu, sampai PNS yang melakukan pungli.
Hal itu pun telah memancing kemarahan publik dengan memasang beragam spanduk bernada satire atau sindiran, pada kantor-kantor pemerintahan. Baik instansi lingkungan pemkot maupun DPRD Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:KA Polres Tasikmalaya Kota Berganti, Cheka: Siap-Siap DiteleponPenyelesaian Masalah Kepegawaian Lamban, Publik Geram
“Kita sudah beberapa kali, menegaskan supaya jabatan definitif Kadishub diproses. Rapat 3 kali. Penyampaian ke Baperjakat sudah diingatkan tak terhitung sampai sekarang, seolah eksekutif budeg,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat kepada Radar, Minggu (9/4/2023).
Ia mengaku sudah beberapa kali mengingatkan pemerintah agar menuntaskan persoalan itu. Namun tak juga ada langkah serius.
Lambatnya proses oleh pihak eksekutif, berujung kritik oleh masyaarakat. Mereka tidak puas dengan kinerja pemkot dan wakil rakyat lantaran seperti tidak menjalankan fungsi pengawasan. Padahal sejak semula mereka sudah mewanti-wanti Pemkot.
“Padahal sudah pemanggilan rapat, sudah beberapa kali polemik di media massa. Akhirnya dari segi penilaian masyarakat kita seolah tidak bekerja,” keluh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tasikmalaya ini.
Eksekutif Tak Berani Tegas
Komisi I pun heran, Pemkot seperti tidak berani mengambil langkah tegas dalam persoalan itu. Terutama berkaitan para pejabat Eselon II yang terkesan melakukan pelanggaran.
Termasuk ketika ada pejabat sakit dalam jangka waktu lama. Tak ada upaya untuk penggantian. “Sudah mau setahun (kadishub sakit) seolah Pemkot diam-diam saja. Itu mungkin yang tersirat di benak publik makanya turun tangan sampaikan protes,” ujar Anang.
Ia meminta Pj wali kota bersikap serius soal gejolak ini. Sebab, keterlambatan terjadi di tararan para bawahannya, sehingga membuat publik ambil langkah.
Baca Juga:KPAD Pastikan Hak-Hak Kembang Selaku Korban TerpenuhiBangunan yang Masuk Sempadan Sungai Cimulu Harus Dibongkar
“Dirapatkan sudah, dengan Kepegawaian, Baperjakat bahkan terakhir langsung sama Pj wali kota. Harus gimana lagi ingatkannya. Kita minta direspons sesegera mungkin sebelum persoalan lain muncul lagi,” tegasnya.