Hal ini, menurut dia, sangat penting juga untuk pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian ke depannya. Karena jika pun memang benar kemiskinan menurun, tahun depan harus lebih diturunkan lagi. ”Kalau faktor penurunannya tidak jelas, bagaimana pemerintah bisa tahu program mana yang harus lebih dioptimalkan,” ucapnya.
Apalagi, sebelumnya pihak BPS menyebutkan bahwa sasaran dari survei kemiskinan tidak hanya warga dengan KTP Kota Tasik saja. Karena warga luar daerah yang sudah berdomisili di sini ikut disurvei juga. ”Jangan-jangan penurunannya ini hanya karena pola survei atau perhitungannya berubah,” katanya.
Menurut mantan Ketua KNPI Kota Tasikmalaya itu, peningkatan ekonomi pada dasarnya harus sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat. Bukan hanya sekadar angka-angka hasil perhitungan yang detailnya pun hanya diketahui oleh BPS. ”Makanya harus jelas dulu perhitungannya, khususnya sebaran di mana saja warga yang disebut miskin tersebut,” ujarnya.
Baca Juga:Garut Kencang, Tasik Tiga Kali DiguncangAlarm Kewaspadaan
Sementara itu Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Tasikmalaya Deden Darwin mengungkapkan angka kemiskinan Kota Tasikmalaya pada 2022 berada di peringkat ke-25 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat setelah Kuningan dan Indramayu. Peringkat tersebut mengakhiri masa 14 tahun Kota Resik sebagai kota termiskin se-Jabar.
”Sejalan dengan gambaran terbaru berdasarkan angka kemiskinan tersebut menjadi titik ukur ke masa depan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk membangun dan mengembangkan Kota Tasikmalaya untuk dibawa ke arah mana. Baik dari sisi perencanaan, program dan kegiatan yang mengacu pada penurunan angka kemiskinan selanjutnya,” kata Deden dalam tulisannya yang diterima Radar.
Deden menyebut titik ukur kemiskinan tersebut tetap menjadi perhatian penting seluruh pemangku pemerintahan, pemangku kebijakan dan seluruh lapisan masyarakat seluruhnya, untuk dapat mencatat bahwa Kota Tasikmalaya pernah menjadi kota termiskin di Jawa Barat dengan periode waktu yang cukup lama.
”Pengalaman tersebut seyogianya menjadi pelajaran terpenting dari penyusunan program dan kegiatan yang selama ini dijalankan dan didanai, dan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dengan beragam kegiatan yang tercatat maupun tidak,” ujarnya.