Rp26,47 Triliun untuk Rumah Rakyat Miskin

Isa Rachmatarwata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan dana senilai Rp26,47 triliun di APBN 2021 untuk rumah masyarakat kurang mampu. Alokasi dana meningkat 47,54 persen dari pagu tahun ini yang hanya Rp17,94 persen.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata merinci, alokasi dana itu diberikan mulai dari dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

”Dananya akan meningkat menjadi Rp26,47 triliun, jadi kalau sekarang masih banyak keluhan, kami harus lihat secara komprehensif,” kata kata dalam video daring, Senin (28/12/2020).

Untuk tahun depan, lanjut Isa, alokasi dukungan fiskal diberikan melalui program FLPP sebesar Rp16,62 triliun.

Kemudian, diberikan juga berupa subsidi bantuan uang muka Rp630 miliar dan subsidi selisih bunga Rp5,97 triliun.

Lalu sisanya, berupa PMN ke SMF sebesar Rp2,25 triliun dan Dana Alokasi Khusus Fisik Perumahan Rp1 triliun.

Secara total alokasi fiskal untuk perumahan ini mengalir ke pos-pos yang sama seperti APBN 2020.

Bedanya, kata Isa, pemerintah tidak lagi memberi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus perumahan pada tahun depan. Sementara pada tahun ini, alokasinya mencapai Rp1,3 triliun di APBN 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut pemerintah menyediakan bantuan pembiayaan perumahan mencapai Rp21,6 triliun pada 2021. Dana akan digunakan untuk melanjutkan program satu juta rumah. (din/fin)

Be the first to comment on "Rp26,47 Triliun untuk Rumah Rakyat Miskin"

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: